Ketua KPK Soroti Plang WBK: Jangan Sampai Malah Dicari Celah Lain

Di tengah perayaan Hakordia 2025 di Yogyakarta, Ketua KPK Setyo Budianto menyoroti sesuatu yang menarik. Dia bicara soal predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang kerap terpampang di sejumlah kementerian dan lembaga. Menurutnya, saatnya Kementerian PANRB memaknai ulang istilah itu. Tujuannya jelas: agar tidak disalahpahami.

Acara puncak yang digelar di Kompleks Kepatihan, Selasa (9/12/2025) itu, dihadiri banyak tokoh. Tapi pidato Setyo cukup menyita perhatian.

"Itu tulisan WBK yang dipasang di beberapa tempat, sebenarnya cuma simbol," ujarnya dalam sambutannya.

Dia lalu membuat perbandingan yang gamblang. "Sama persis kayak tulisan 'dilarang merokok'. Di spot itu kamu enggak boleh merokok, tapi di area lain ya silakan."

Namun begitu, Setyo khawatir simbol itu justru dibaca secara keliru. Dia memberi contoh yang cukup blak-blakan tentang potensi penyalahartian.

"Jangan sampai malah dikira, di tempat yang ada tulisan WBK-nya enggak boleh korupsi, enggak boleh transaksional. Lalu pada akhirnya malah bisik-bisik, 'Bro, ini kan wilayah bebas korupsi. Kita cari tempat lain aja deh'. Terus pada cari cafe, restoran yang rame, atau malah ngungsi ke kamar hotel," tambahnya, menggambarkan sebuah skenario yang ironis.

Harapannya sebenarnya sederhana. Perilaku anti-korupsi harus lahir dari dalam diri, bukan karena terpaksa melihat plang peringatan. Itu harus jadi bagian dari sanubari.

"Makanya, mungkin PANRB perlu merumuskan ulang istilah WBK ini. Ya, anggap saja sebagai pengingat, sebuah simbol. Tapi yang lebih penting, nilai-nilainya harus meresap dalam kalbu. Orang tidak korupsi karena memang sudah jadi pribadi yang baik, bukan karena ada tulisannya," sebut Setyo.

Di sisi lain, dia punya harapan lebih jauh. Suatu saat nanti, simbol-simbol seperti WBK itu semoga tak lagi diperlukan.

"Iya, sekali lagi, ini cuma simbol. Tapi simbol tertulis yang ada di beberapa tempat, fungsinya cuma untuk menggugah dan mengingatkan. Saya harap, di masa depan, kita enggak butuh lagi simbol kayak gini," pungkasnya.

Acara hari itu sendiri ramai dihadiri sejumlah pejabat. Tercatat hadir Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Agama Nasaruddin Umar, hingga Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno juga terlihat hadir, bersama sejumlah menteri lainnya seperti Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Menteri Transmigrasi.