Anggota DPR Soroti Komdigi: Bantuan Triliunan untuk Korban Bencana Kok Sepi Pemberitaan?

Di ruang rapat Komisi I DPR, Senayan, suasana agak tegang. Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Endipat Wijaya, menyampaikan kritiknya langsung kepada Menkominfo Meutya Hafid. Intinya sederhana: kenapa informasi soal bantuan pemerintah untuk korban bencana di Aceh, Sumbar, dan Sumut sepi sekali? Padahal, bantuan negara itu nilainya luar biasa besar.

"Saya cuma ingin mencoba memberikan masukan kepada Komdigi dan ingin mendukung Komdigi ke depan bagaimana Komdigi ini bisa mengamplifikasi informasi-informasi strategis yang sudah dilakukan oleh pemerintah, Bu," ujar Endipat dalam rapat kerja itu, Senin lalu.

Menurutnya, ini bukan soal kerja pemerintah yang kurang. Justru, kerja itu sudah banyak. Masalahnya, publik nggak tahu. Dia ambil contoh nyata.

"Sebagai contoh kami misalnya mendengar sebenarnya Kementerian Kehutanan itu sudah melakukan evaluasi dan gerakan menanam pohon secara besar-besaran, tetapi itu kan tidak pernah sampai ke telinga teman-teman sampai ke orang bawah," keluhnya.

Akibatnya? Kemenhut terus-terusan dikritik habis-habisan. Padahal, di lapangan, mereka sudah bergerak. Hal serupa dia lihat pada kinerja kepolisian dalam perbaikan hutan di Sumatera. Kerja kerasnya, kata Endipat, tenggelam begitu saja tanpa gaung.

Nah, di sinilah peran Kementerian Komunikasi dan Informatika jadi krusial. Legislator ini mendorong agar Komdigi lebih aktif dan peka. Informasi strategis pemerintah harus disebarluaskan secara masif, bahkan dibuat agar bisa viral seperti konten-konten media sosial pada umumnya.

"Jadi kami mohon, Ibu, fokus nanti ke depan Komdigi ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi-informasi itu," pinta Endipat.

Dia lalu menyindir sejumlah pihak yang, dalam pandangannya, cuma datang sekali ke lokasi bencana tapi berlagak paling berjasa. Situasi ini yang dia anggap timpang.

"Orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara udah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko ngomong pemerintah nggak ada. Padahal pemerintah udah bikin ratusan posko di sana," tegasnya dengan nada kesal.

Bagi Endipat, perbandingannya jelas. Bantuan perorangan mungkin bisa mencapai Rp 10 miliar, dan itu selalu ramai diberitakan. Sementara bantuan negara yang mencapai triliunan rupiah justru jarang terdengar.

"Orang per orang cuma nyumbang Rp 10 miliar, negara udah triliun-triliunan ke Aceh itu," ungkapnya.

Harapannya ke depan, Komdigi bisa menggencarkan informasi sehingga publik paham betul bahwa kinerja pemerintah itu nyata dan substansial. Agar tak ada lagi kesan bahwa negara absen dalam penanggulangan bencana, padahal kehadirannya sudah ada sejak hari pertama.