Hidayat Nur Wahid Desak Delapan Negara Awasi Ketat, Cegah Israel Kosongkan Gaza

Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, sepenuhnya mendukung sikap tegas Menlu RI dan tujuh koleganya dari negara-negara Arab-Islam. Mereka dengan lantang menolak segala bentuk pengusiran paksa warga Gaza ke luar negeri. Bagi HNW, ini bukan sekadar pernyataan. Ia mendesak agar komitmen itu benar-benar diawasi di lapangan, jangan sampai hanya jadi retorika belaka.

Kekhawatirannya muncul menyusul keputusan Israel membuka perbatasan Rafah tapi hanya untuk akses keluar. Banyak yang curiga, ini adalah taktik pengusiran terselubung. Apalagi, belakangan beredar kabar soal pemindahan ilegal ratusan warga Palestina. Manuver semacam ini, jika benar, seolah ingin mengosongkan Gaza dari penduduk aslinya. Tujuannya jelas: memudahkan penguasaan wilayah untuk agenda pembentukan "Israel Raya".

"Delapan Negara ini melalui menteri luar negerinya, termasuk Indonesia, melakukan langkah yang baik, menolak pengusiran warga Gaza/Palestina dengan cara apapun," ujar HNW.

"Tapi agar efektif, negara-negara tersebut perlu secara serius mengawal agar benar-benar tidak terjadi pengusiran Rakyat Palestina, termasuk dari Jalur Gaza dengan cara apa pun, seperti yang sudah dilakukan Israel dengan membuka pintu Rafah maupun menerbangkan warga keluar dari Gaza/Palestina ke Afrika Selatan tanpa dokumen apa pun," tegasnya dalam keterangan tertulis pada Minggu (7/12/2025).

Menurutnya, delapan negara itu punya tugas berat. Mereka harus bahu-membahu memastikan setiap perjanjian perdamaian tidak mengorbankan masa depan bangsa Palestina. Jangan sampai justru menjauhkan cita-cita mereka untuk merdeka sebuah negara yang sudah diakui lebih dari 156 anggota PBB. Di sisi lain, Israel terus saja melanggar kesepakatan, entah lewat serangan militer atau aksi pengusiran.

"Pengusiran rakyat Gaza/Palestina dengan alasan apa pun, sehingga kemudian mereka tidak bisa kembali ke negaranya, merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat karena itu juga bentuk lain dari praktik genosida yang sangat jahat," paparnya.

HNW juga menyoroti peran kunci Amerika Serikat. Perlu lobi dan komunikasi intensif dengan negara pengusul proposal perdamaian itu. Pembukaan perbatasan Rafah ke Mesir, misalnya, harus dipastikan murni untuk bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi Gaza. Bukan untuk hal lain.

"Itu yang menjadi tujuan utama dibukanya perbatasan Rafah. Bukan justru untuk mengusir warga Gaza keluar dari wilayahnya agar kemudian wilayah tersebut dikuasai oleh Israel," tuturnya.

Di mata HNW, delapan negara tadi punya posisi tawar yang kuat. Mereka bisa menjadi penyeimbang dalam proses perdamaian di Gaza. Tanpa keterlibatan mereka, proposal dari AS sulit diharapkan berjalan dengan baik.

"Perdamaian di Jalur Gaza bukan hanya karena peran dari Amerika Serikat, tetapi juga ada peran penting dari delapan negara tersebut. Dan itu pun diakui oleh Presiden AS Donald Trump," jelasnya.

"Sehingga, delapan negara ini juga perlu memastikan bahwa perjanjian perdamaian tidak bergeser ke arah yang salah dengan pengusiran warga Palestina dan terus membiarkan Israel melakukan pelanggaran terhadap proposal perdamaian, karena jelas akan menjadi kontraproduktif dari upaya mewujudkan perdamaian dan keadilan dengan terlaksananya prinsip 'two state solution' yang juga menjadi salah satu Resolusi PBB."

Ia mengingatkan, skenario pengusiran terselubung ini adalah alarm bahaya. Dunia internasional harus waspada. Diperlukan konsolidasi diplomasi yang solid, terutama antara Indonesia dan negara-negara yang punya kepedulian sama, untuk mematahkan strategi Israel.

"Oleh karena itu, Saya mendukung sikap Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono untuk terus bekerja sama maksimal, bahu membahu dengan Menlu dari negara-negara sahabat tersebut," pungkas HNW.

"Tujuannya, memastikan hal-hal kontraproduktif yang melanggengkan pelanggaran perdamaian seperti manuver pengusiran Israel bisa dihentikan. Agar hutang Indonesia terhadap Palestina, berupa hadirnya negara merdeka dan berdaulat, segera terbayar lunas."