Pernyataan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, soal perlunya koalisi permanen buat pemerintahan kini disorot. Menurut Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), usulan itu bukan sekadar saran biasa. Ia menilai itu sebagai serangan balik terhadap Ketum PKB, Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin.
Latar belakangnya? Beberapa waktu lalu, Cak Imin mengajak tiga menteri untuk melakukan tobat nasuha pasca bencana di Sumatera. Bagi Adi, ajakan itu terdengar seperti ajakan berperang karena menyasar elite partai yang dinilai publik punya kontribusi pada kerusakan alam.
“Tapi karena ini kan yang ngomong adalah Muhaimin Iskandar, ya sebenarnya seperti ajakan perang,” ujar Adi dalam diskusi ‘Total Politik’ di ASA Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/12/2025).
“Yang disebut itu kan ketua umum partai atau elite yang dinilai punya kontribusi terkait kerusakan alam di Sumatera. Menteri ESDM, lingkungan hidup dan kehutanan. Nah, persoalan jadi berlarut-larut. Makanya Bahlil balas, ‘Cak Imin juga layak taubat nasuha’,” tambahnya.
Nah, di sisi lain, respons Bahlil tak berhenti di situ. Dalam pidato politiknya di puncak HUT ke-61 Golkar di Istora Senayan, Jumat (5/12), ia menyampaikan usulan formal ke Presiden Prabowo Subianto. Intinya: pemerintah butuh stabilitas, dan untuk itu perlu dibentuk koalisi permanen.
Artikel Terkait
Usai Perayaan Natal Tiberias, Kemacetan Parah Melumpuhkan Kawasan Senayan
Habiburokhman Buka Suara: Alasan Prabowo Pilih Rehabilitasi Ira Puspadewi
Hercules Angkut 10 Truk Bantuan Alfamart untuk Korban Bencana Sumatera
DPR Desak Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional untuk Banjir dan Longsor di Aceh hingga Sumbar