PAN Dukung Wacana Koalisi Permanen, Asal Ada Payung Hukumnya

Ia melanjutkan, dalam skenario itu, presiden terpilih bisa jadi disandera oleh DPR. Pemerintah pun sulit bekerja maksimal untuk merealisasikan visi dan janji kampanyenya.

Konfigurasi kekuatan di DPR, tambahnya, sangat menentukan stabilitas. Meski koalisi permanen bisa jadi opsi penguatan, desain regulasinya harus cermat. Jangan sampai malah menimbulkan persoalan baru.

"Asumsi tadi tentu tidak berlaku jika paslon didukung partai mayoritas. Tapi lihat catatannya, sejak 1999, setiap presiden pasti berusaha membangun kekuatan mayoritas di DPR," jelas Viva.

Apalagi, dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus presidential threshold, prediksinya Pilpres 2029 akan diramaikan banyak pasangan calon. Situasinya bisa makin dinamis.

Usulan Bahlil sendiri disampaikan di puncak HUT ke-61 Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025). Presiden Prabowo Subianto hadir langsung saat itu.

"Partai Golkar berpandangan, Bapak Presiden, bahwa pemerintahan yang kuat butuh stabilitas. Lewat mimbar terhormat ini, izinkan kami memberi saran: perlu dibuatkan koalisi permanen," kata Bahlil di hadapan Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Bahlil menegaskan, ia tak ingin partai-partai dalam koalisi pendukung pemerintah sekarang keluar-masuk. Koalisi harus solid.

"Jangan koalisi in-out. Jangan koalisi 'di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang'," tuturnya.