DPR Desak Maskapai: Jangan Naikkan Harga Tiket Saat Bencana

Suara Syaiful Huda, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, cukup tegas. Di tengah membanjirnya warga yang ingin berangkat ke wilayah Sumatera dan Aceh yang terdampak bencana, ia mendesak maskapai penerbangan untuk tidak menaikkan tarif. Baginya, ini soal solidaritas. Situasi darurat seperti ini, kata Huda, seharusnya tidak jadi alasan untuk mengambil keuntungan.

Keluhan masyarakat sudah bertebaran di media sosial. Banyak yang heran, kok tiket ke Aceh bisa lebih mahal daripada terbang ke Malaysia? Bahkan untuk kargo, harganya disebut-sebut melambung tinggi, jauh di atas rata-rata. Ini yang kemudian memantik perhatian para wakil rakyat.

"Yang pertama, kita minta semua maskapai untuk tetap memberlakukan tarif normal," tegas Huda saat dihubungi Sabtu (5/12/2025).

"Walaupun situasinya high season karena semua orang ingin datang, ingin mengulurkan tangan. Kita berharap teman-teman maskapai bisa menjaga tarif normal sebagai bentuk dukungan."

Menariknya, menurut Huda, ada juga inisiatif dari pihak maskapai sendiri yang patut diapresiasi. Beberapa hari sebelumnya, seorang direksi maskapai menghubunginya dengan sebuah usulan.

"Mereka minta izin, lewat surat dari Dirjen Perhubungan Udara, untuk bisa memakai kursi penumpang (seat) buat mengangkut barang bantuan," jelasnya.

Idenya sederhana: kalau kursi kosong atau ada ruang, kenapa tidak dipakai untuk mengangkut logistik darurat lebih banyak? Tentu saja, ini butuh regulasi khusus agar bisa dilaksanakan dengan aman.

Selain usulan teknis itu, Huda mendorong agar semua pihak duduk bersama. Ia berharap Kemenhub bisa memfasilitasi pertemuan dengan para operator penerbangan. Tujuannya satu: mencari solusi agar harga tiket tidak membebani masyarakat yang ingin membantu atau korban yang perlu evakuasi.

"Saya kira tidak ada salahnya Kemenhub duduk bersama memanggil teman-teman maskapai. Ini bagian dari aksi solidaritas, supaya ada jalan keluar dan harga tiket tidak naik," tambahnya.

Persoalan ini rencananya akan dibawa ke forum yang lebih resmi. Komisi V DPR RI telah menjadwalkan rapat dengan Kemenhub pada Senin, 8 Desember mendatang. Agendanya sebenarnya persiapan transportasi menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Tapi situasinya sekarang berbeda. Musibah banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar pasti akan jadi pembahasan paralel.

"Nataru kali ini diselimuti cuaca ekstim dan musibah yang luar biasa," imbuh Huda. "Jadi dipastikan kita akan membahas Nataru dalam konteks kedaruratan bencana ini."

Jadi, selain soal kenaikan tarif, pembahasan nanti mungkin juga akan menyentuh kebijakan teknis seperti izin penggunaan kursi untuk kargo. Semua demi memperlancar bantuan ke daerah yang sedang berduka.