Pigai Soroti Kemiskinan dan Trafficking Usai Tonton Film Pangku

Di tengah gemerlap lampu bioskop Djakarta XXI, Kamis lalu, Menteri HAM Natalius Pigai menyaksikan sebuah film yang menurutnya bukan sekadar tontonan. Film "Pangku", bagi Pigai, adalah cermin getir dari dua persoalan akut di Indonesia: perdagangan orang dan kemiskinan yang sudah mengakar dalam struktur. Ia melihat karya ini berhasil menangkap realitas pahit masyarakat yang terjepit ekonomi, terjebak dalam relasi kuasa yang timpang, dan terpinggirkan oleh sistem.

“Ini salah satu film yang menggambarkan kehidupan nyata masyarakat,” ujar Pigai usai penayangan dan bedah film tersebut.

“Masyarakat kelas bawah itu ditimbulkan oleh apa yang namanya faktor kemiskinan struktural dan non-struktural, misalnya karena letak geografisnya. Penduduknya banyak, tapi secara alamiah kondisinya tidak memungkinkan untuk dibangun dengan mudah.”

Pemutaran film itu kebetulan jadi momen refleksi yang tepat, mengingat peringatan Hari HAM Sedunia tinggal hitungan hari, tepatnya 10 Desember nanti. Lebih dari sekadar kisah personal, "Pangku" menyoroti bagaimana struktur sosial seringkali mematikan pilihan hidup orang-orang kecil.

Pigai kemudian menjabarkan dengan blak-blakan soal akar kemiskinan struktural itu. Menurutnya, masalah utama adalah ketidakhadiran negara yang optimal dalam memenuhi hak dasar warganya.

“Secara struktural, para pejabat, pengelola, pemerintah, maupun politik itu selalu mengambil hak-hak rakyat kecil,” tegasnya.

“Sumber daya kekuasaan, uang, dan jabatan dimanfaatkan untuk kepentingan penguasa. Ini yang menyebabkan negara tidak menyentuh masyarakat kecil.”

Dampaknya langsung terasa. Lapangan kerja seret, hidup jadi makin susah, dan orang-orang terdesak dalam keadaan terpepet. Pada titik inilah, kelompok rentan menjadi sasaran empuk, termasuk para pelaku perdagangan orang.

“Itu disebabkan karena sentuhan negara yang terbatas. Kelalaian negara tidak menyentuh masyarakat itu,” tutur Pigai lagi.