Pigai Soroti Kemiskinan dan Trafficking Usai Tonton Film Pangku

Di tengah gemerlap lampu bioskop Djakarta XXI, Kamis lalu, Menteri HAM Natalius Pigai menyaksikan sebuah film yang menurutnya bukan sekadar tontonan. Film "Pangku", bagi Pigai, adalah cermin getir dari dua persoalan akut di Indonesia: perdagangan orang dan kemiskinan yang sudah mengakar dalam struktur. Ia melihat karya ini berhasil menangkap realitas pahit masyarakat yang terjepit ekonomi, terjebak dalam relasi kuasa yang timpang, dan terpinggirkan oleh sistem.

“Ini salah satu film yang menggambarkan kehidupan nyata masyarakat,” ujar Pigai usai penayangan dan bedah film tersebut.

“Masyarakat kelas bawah itu ditimbulkan oleh apa yang namanya faktor kemiskinan struktural dan non-struktural, misalnya karena letak geografisnya. Penduduknya banyak, tapi secara alamiah kondisinya tidak memungkinkan untuk dibangun dengan mudah.”

Pemutaran film itu kebetulan jadi momen refleksi yang tepat, mengingat peringatan Hari HAM Sedunia tinggal hitungan hari, tepatnya 10 Desember nanti. Lebih dari sekadar kisah personal, "Pangku" menyoroti bagaimana struktur sosial seringkali mematikan pilihan hidup orang-orang kecil.

Pigai kemudian menjabarkan dengan blak-blakan soal akar kemiskinan struktural itu. Menurutnya, masalah utama adalah ketidakhadiran negara yang optimal dalam memenuhi hak dasar warganya.

“Secara struktural, para pejabat, pengelola, pemerintah, maupun politik itu selalu mengambil hak-hak rakyat kecil,” tegasnya.

“Sumber daya kekuasaan, uang, dan jabatan dimanfaatkan untuk kepentingan penguasa. Ini yang menyebabkan negara tidak menyentuh masyarakat kecil.”

Dampaknya langsung terasa. Lapangan kerja seret, hidup jadi makin susah, dan orang-orang terdesak dalam keadaan terpepet. Pada titik inilah, kelompok rentan menjadi sasaran empuk, termasuk para pelaku perdagangan orang.

“Itu disebabkan karena sentuhan negara yang terbatas. Kelalaian negara tidak menyentuh masyarakat itu,” tutur Pigai lagi.

Mengenai trafficking, mantan Komisioner Komnas HAM ini membeberkan modus operandi yang licin. Praktik keji ini seringkali berawal dari kedok pertolongan. Pelaku datang bak malaikat penyelamat, bersikap baik, mendekati korban yang sedang dalam kesulitan.

“Reputasi kemuliaan, kebaikan, lama-lama sudah menjadi pelaku trading, pelaku traffickernya. Memperdagangkan dan menjualbelikan,” sambungnya pria itu.

Fakta pahit lainnya yang ia soroti adalah posisi Indonesia di kancah global. Hingga detik ini, negeri ini masih termasuk dalam kategori "sending countries", atau negara pengirim pekerja.

“Pola-pola ini di Indonesia, di seluruh dunia itu ada yang namanya receiving countries dan sending countries. Indonesia sampai hari ini negara sending countries, negara pengirim pekerja,” paparnya.

Film "Pangku" sendiri mengisahkan perjalanan Sartika, seorang perempuan hamil yang merantau ke wilayah Pantura dan terpaksa terjebak dalam praktik ‘kopi pangku’ sekadar untuk bertahan hidup. Dengan durasi 1 jam 44 menit, film ini menjadi debut panjang Reza Rahadian sebagai sutradara, yang juga turut menulis naskah bersama Felix K. Nesi.

Diperkuat oleh nama-nama seperti Christine Hakim, Claresta Taufan, hingga Lukman Sardi, film ini terinspirasi dari pengalaman pribadi Reza yang dibesarkan oleh ibu tunggal. Sebuah bentuk penghormatan untuk para perempuan dan ibu.

Jalurnya di kancah festival sudah cukup mentereng. Sebelum tayang domestik awal November lalu, "Pangku" lebih dulu melakukan "world premiere" di Busan International Film Festival 2025. Hasilnya? Segudang penghargaan berhasil dibawa pulang, mulai dari KB Vision Audience Award, penghargaan dari kritikus internasional (FIPRESCI Award), sampai Bishkek International Film Festival.

Tak ketinggalan, Claresta Taufan juga menyabet Rising Star Award dari Marie Claire Asia Star Awards. Kini, film ini masuk dalam tujuh nominasi utama Festival Film Indonesia 2025, termasuk untuk kategori film terbaik dan pemeran utama perempuan terbaik. Sebuah awal yang kuat untuk sebuah film yang lahir dari refleksi mendalam tentang negeri ini.