Akses Empat Nagari di Agam Kembali Dibuka, Bantuan Mulai Dikirim

Soal status bencana, Mahyeldi memilih menyerahkan keputusannya kepada pemerintah pusat. Baginya, yang lebih krusial saat ini adalah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, terutama bagi mereka yang sempat terisolasi.

"Itu urusan pusat. Yang penting sekarang bagaimana kebutuhan masyarakat terpenuhi. Anggaran untuk rehabilitasi juga harus dipastikan tersedia," imbuhnya.

Pembicaraan kemudian merembet ke soal anggaran daerah. Mahyeldi menyebut ada efisiensi anggaran untuk Sumbar di tahun 2026 yang nilainya mencapai Rp 2,6 triliun dan dana itu ditolak seluruhnya.

"Karena memang tahun 2026 ini kan ada efisiensi. Di Sumatera Barat, Rp 2,6 triliun ditolak semuanya," lanjut Mahyeldi.

Ia mengaku tak tinggal diam. Surat telah dikirimkannya kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

"Saya sudah menyurati Pak Presiden, kemudian Pak Menteri Keuangan. Agar dana itu bisa dikembalikan lagi ke Sumatera Barat untuk digunakan. Rp 2,6 triliun yang diefisiensi itu," katanya.

Meski begitu, Mahyeldi tak menampik bantuan yang telah diberikan pemerintah pusat selama ini. Ia melihat langkah konkret dalam pemulihan pascabencana.

"Sekarang sudah dibantu sesungguhnya. Berbagai kementerian turun ke sini, Pak Presiden dan Wapres sudah datang. Bantuan-bantuan juga mengalir, semuanya sudah ada anggaran APBN-nya," paparnya menutup pembicaraan.