Massa 212 Desak Pemerintah Tetapkan Bencana Nasional untuk Aceh dan Sumatera

Di tengah kerumunan massa yang memadati Monas, tuntutan untuk Aceh dan Sumatera bergaung. Massa Reuni 212 mendesak pemerintah agar segera menetapkan status bencana nasional untuk wilayah yang dilanda banjir dan longsor itu. Tujuannya jelas: dengan status itu, seluruh elemen masyarakat bisa lebih mudah turun tangan membantu pemulihan.

Ketua SC Reuni 212, Ahmad Sobri Lubis, menegaskan hal itu saat ditemui wartawan, Selasa lalu.

“Kami mendukung supaya bencana di Aceh dan Sumatera ini dijadikan, statusnya sebagai bencana nasional. Sehingga kita semuanya bisa bahu-membahu dalam meringankan dan memudahkan pembangunan kembali negeri yang telah terdampak bencana alam, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” ujarnya.

Menurut Sobri, seluruh elemen 212 ingin terlibat langsung. Mereka bahkan siap mengerahkan relawan untuk mendukung upaya pemerintah di lapangan.

“Apapun yang bisa kita lakukan, kita siap juga menerjunkan relawan-relawan kami ke daerah-daerah yang memerlukan, Insyaallah,” tambahnya.

Di sisi lain, Humas Reuni 212, Husein, mengklaim bahwa sejumlah relawan mereka sudah lebih dulu tiba di lokasi. Bahkan, katanya, mereka menjangkau area-area terpencil yang sulit diakses.

“Alhamdulillah terkait relawan, di saat pemerintah belum masuk, relawan-relawan kita dari FPI sudah masuk lebih dulu ke pelosok-pelosok yang tidak bisa ditembus oleh aparat yang jelas-jelas telah ditugaskan oleh pemerintah,” jelas Husein.

Saat ini, selain menggalang dana untuk korban bencana di Aceh dan Sumatera Utara serta Barat, pengumpulan sumbangan juga dialokasikan untuk membantu saudara-saudara di Palestina dan Sudan. “Kemudian juga kita melaksanakan penggalangan dana juga untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina, di Sudan,” kata Sobri.

Terlepas dari isu bencana, Sobri menyampaikan apresiasinya kepada Pemprov DKI Jakarta. Dia berharap acara Reuni 212 bisa terus berlanjut setiap tahunnya.

“Kami selaku panitia OC dan SC sangat mengapresiasi dukungan yang begitu luar biasa dari Pak Pramono Anung selaku Gubernur DKI. Karena baru tahun ini dukungan dari Pemprov yang luar biasa. Mudah-mudahan kerja sama ini kerja sama yang bukan pertama dan terakhir tapi selamanya,” harapnya.

Lantas, bagaimana respons pemerintah? Sehari sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa meski status bencana nasional secara resmi belum ditetapkan, penanganan yang dilakukan sudah setara dengan skala nasional.

“Kalau untuk penetapan bencana nasional sementara belum, tetapi perlakuannya sudah nasional. Dari hari pertama, pemerintah pusat menilai sendiri bahwa harus turun, dan kemudian dari hari pertama sudah dilakukan dengan prosedur nasional, jadi semua sudah all out,” kata Tito di Kantor Kemendagri, Senin (1/12).

Baginya, yang terpenting bukan sekadar label, tapi aksi nyata. Pemerintah bersama berbagai lembaga saat ini tengah mengoptimalkan penanganan di Sumatera bagian utara.

“Jadi masalah status itu menurut saya penting, tapi yang paling utama itu kan perlakuan. Tindakannya itu yang lebih penting, tindakan nasional,” pungkas Tito.

Jadi, di satu sisi ada desakan dari masyarakat, di sisi lain pemerintah memastikan bahwa bantuan dan perhatian sudah maksimal diberikan. Nuansa perbedaan pendapat ini mewarnai upaya bersama menghadapi musibah.