Golkar Ditantang Prabowo: Kembalikan Tata Kelola Negara ke Jalur Normal

Golkar dan Panggilan untuk Normalisasi Tata Kelola

Menyikapi Langkah Konkret Presiden Prabowo

Aspirasi publik soal perlunya perbaikan mendasar dalam manajemen negara akhirnya mendapat respons. Presiden Prabowo Subianto kini fokus pada dua hal besar: reformasi pengelolaan keuangan, baik di pusat maupun daerah, dan mengembalikan institusi penegak hukum pada tugas pokoknya. Langkah ini jelas dan tegas. Nah, dalam situasi seperti ini, dukungan politik yang solid mutlak diperlukan. Terutama dari partai-partai besar di koalisi pemerintah, tak terkecuali Partai Golkar.

Peran Golkar bisa dibilang sangat krusial. Bukan cuma karena punya delapan menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih dari itu, partai ini punya memori dan pengalaman panjang dalam mengurus negara. Bayangkan, selama puluhan tahun, Golkar dulu menjadi mesin penggerak hampir seluruh aspek tata kelola pemerintahan.

Memang, zaman sudah berubah. Sistem ketatanegaraan kita juga telah melalui berbagai reformasi konstitusi dan pembaruan undang-undang. Namun begitu, satu prinsip dasar tetap tak boleh bergeser: tata kelola negara harus berujung pada kerja nyata untuk kebaikan bersama. Dan kebaikan bersama itu hanya bisa terwujud kalau pemerintahan berjalan efektif, konsisten mengikuti arahan pimpinan nasional.

Sejarah mencatat, dalam periode yang panjang, Golkar pernah membuktikan kemampuan mengelola pemerintahan dengan cukup efektif. Dampaknya waktu itu bisa dirasakan rakyat. Kebutuhan pokok tersedia dan harganya terjangkau, inflasi bisa dikendalikan bahkan sampai urusan harga cabai keriting pun jadi perhatian sidang kabinet. Sejak 1968, ribuan puskesmas dibangun. Lebih dari 150 ribu gedung SD Inpres berdiri hingga 1994. Puncaknya, tahun 1984, Indonesia mencapai swasembada beras. Semua pencapaian itu menunjukkan satu hal: manajemen pemerintahan yang solid bisa melahirkan kestabilan dan kemajuan.

Sekarang kondisinya tentu tidak sama persis dengan masa lalu. Tapi pengalaman itu tetap berharga untuk dibagikan. Di sisi lain, respons Presiden atas aspirasi publik ini harus dilihat sebagai panggilan bagi semua kekuatan politik untuk segera berkontribusi. Presiden sendiri bersikap realistis menyikapi persoalan struktural tata kelola. Maka, Golkar pun perlu realistis menilai berbagai ekses dalam penyelenggaraan negara yang masih butuh penyempurnaan.

Sikap realistis itulah yang mendasari langkah Presiden membentuk Komite Percepatan Reformasi Polri. Tujuannya jelas: mengembalikan Polri ke khittah-nya sesuai tugas pokok dan fungsi yang diatur undang-undang. Tak hanya itu, Presiden juga memerintahkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membenahi manajemen keuangan negara dan daerah, termasuk memperbaiki tata kelola perpajakan dan kepabeanan.

Akan sangat tepat jika seluruh kekuatan politik, termasuk Golkar, menyelaraskan orientasi perjuangannya dengan program prioritas Presiden. Arah kebijakan ini sebenarnya sudah bisa dibaca dari agenda dan aktivitas pemerintahan belakangan ini.

Ambil contoh, pada Minggu (23/11), Presiden memimpin rapat khusus membahas penertiban penambangan ilegal dan pemulihan kawasan hutan.