Golkar Ditantang Prabowo: Kembalikan Tata Kelola Negara ke Jalur Normal

Golkar dan Panggilan untuk Normalisasi Tata Kelola

Menyikapi Langkah Konkret Presiden Prabowo

Aspirasi publik soal perlunya perbaikan mendasar dalam manajemen negara akhirnya mendapat respons. Presiden Prabowo Subianto kini fokus pada dua hal besar: reformasi pengelolaan keuangan, baik di pusat maupun daerah, dan mengembalikan institusi penegak hukum pada tugas pokoknya. Langkah ini jelas dan tegas. Nah, dalam situasi seperti ini, dukungan politik yang solid mutlak diperlukan. Terutama dari partai-partai besar di koalisi pemerintah, tak terkecuali Partai Golkar.

Peran Golkar bisa dibilang sangat krusial. Bukan cuma karena punya delapan menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih dari itu, partai ini punya memori dan pengalaman panjang dalam mengurus negara. Bayangkan, selama puluhan tahun, Golkar dulu menjadi mesin penggerak hampir seluruh aspek tata kelola pemerintahan.

Memang, zaman sudah berubah. Sistem ketatanegaraan kita juga telah melalui berbagai reformasi konstitusi dan pembaruan undang-undang. Namun begitu, satu prinsip dasar tetap tak boleh bergeser: tata kelola negara harus berujung pada kerja nyata untuk kebaikan bersama. Dan kebaikan bersama itu hanya bisa terwujud kalau pemerintahan berjalan efektif, konsisten mengikuti arahan pimpinan nasional.

Sejarah mencatat, dalam periode yang panjang, Golkar pernah membuktikan kemampuan mengelola pemerintahan dengan cukup efektif. Dampaknya waktu itu bisa dirasakan rakyat. Kebutuhan pokok tersedia dan harganya terjangkau, inflasi bisa dikendalikan bahkan sampai urusan harga cabai keriting pun jadi perhatian sidang kabinet. Sejak 1968, ribuan puskesmas dibangun. Lebih dari 150 ribu gedung SD Inpres berdiri hingga 1994. Puncaknya, tahun 1984, Indonesia mencapai swasembada beras. Semua pencapaian itu menunjukkan satu hal: manajemen pemerintahan yang solid bisa melahirkan kestabilan dan kemajuan.

Sekarang kondisinya tentu tidak sama persis dengan masa lalu. Tapi pengalaman itu tetap berharga untuk dibagikan. Di sisi lain, respons Presiden atas aspirasi publik ini harus dilihat sebagai panggilan bagi semua kekuatan politik untuk segera berkontribusi. Presiden sendiri bersikap realistis menyikapi persoalan struktural tata kelola. Maka, Golkar pun perlu realistis menilai berbagai ekses dalam penyelenggaraan negara yang masih butuh penyempurnaan.

Sikap realistis itulah yang mendasari langkah Presiden membentuk Komite Percepatan Reformasi Polri. Tujuannya jelas: mengembalikan Polri ke khittah-nya sesuai tugas pokok dan fungsi yang diatur undang-undang. Tak hanya itu, Presiden juga memerintahkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membenahi manajemen keuangan negara dan daerah, termasuk memperbaiki tata kelola perpajakan dan kepabeanan.

Akan sangat tepat jika seluruh kekuatan politik, termasuk Golkar, menyelaraskan orientasi perjuangannya dengan program prioritas Presiden. Arah kebijakan ini sebenarnya sudah bisa dibaca dari agenda dan aktivitas pemerintahan belakangan ini.

Ambil contoh, pada Minggu (23/11), Presiden memimpin rapat khusus membahas penertiban penambangan ilegal dan pemulihan kawasan hutan.

Keesokan harinya, Senin (24/11), dalam pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Istana, Presiden menyoroti hal yang cukup mencengangkan: ternyata ada dana pemerintah daerah mengendap di bank yang nilainya mencapai Rp 203 triliun! Beliau juga mempertanyakan realisasi belanja daerah yang mentok di angka 68 persen hingga November 2025 jauh dari target di atas 80 persen. Sikap ini membuktikan ada kepedulian sekaligus evaluasi yang serius terhadap kinerja.

Persoalan dana mengendap itu sebenarnya bukan hal baru. Menteri Keuangan Purbaya sendiri sudah beberapa kali menyuarakannya. Tapi, perhatian langsung dari Presiden menunjukkan bahwa laporan Menkeu itu ditanggapi serius, bukan sekadar formalitas belaka.

Selain soal dana mengendap, Purbaya juga menyoroti banyak aspek lain yang krusial. Mulai dari kebijakan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Transfer Ke Daerah (TKD), penolakan pembayaran utang kereta cepat lewat APBN, persoalan di sektor perpajakan, praktik under-invoicing di kepabeanan, sampai maraknya impor ilegal barang bekas atau thrifting. Ia juga menyentil soal lambannya pembangunan kilang minyak dan serapan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dari berbagai pernyataan dan langkah tadi, publik dan kekuatan politik sebenarnya bisa membaca arah kebijakan Presiden, khususnya di sektor ekonomi. Sementara untuk pembenahan hukum dan tata negara, Presiden tampaknya mempercayakannya pada figur-figur seperti Profesor Jimly Asshiddiqie dan Mahfud MD. Wajar saja jika seorang pemimpin menunjuk orang yang dipercayainya untuk menangani tugas-tugas strategis semacam itu.

Tapi, peran kekuatan politik lain tetaplah penting dan dibutuhkan. Kontribusi Golkar, misalnya. Dengan kerja yang proaktif, koordinatif, dan kolaboratif baik dengan para tokoh yang dipercaya Presiden maupun melalui forum formal seperti rapat kerja di DPR pengalaman panjang Golkar dalam tata kelola bisa menjadi nilai strategis. Termasuk untuk memperkuat kemitraan pemerintah dengan swasta dalam meningkatkan daya saing industri nasional di kancah global.

Lebih dari sekadar pengalaman, Golkar bersama Gerindra dan partai pendukung pemerintah lainnya harus bahu-membahu. Tantangan kita nyata: ketimpangan ekonomi, produktivitas yang masih rendah. Penguatan belanja di sektor pangan dan energi harus jadi prioritas. Masalahnya, tantangan ekonomi Indonesia tidak cuma soal ketimpangan. Struktur ekonomi kita masih bergantung pada impor, infrastruktur strategis minim, dan sumber daya manusia di sektor digital yang kompeten juga masih kurang.

Harapan untuk kebangkitan ekonomi nasional akhirnya bertumpu pada sinergi seluruh komponen bangsa. Pemerintah dan swasta harus bersama-sama memperkuat daya saing industri, mendorong transformasi digital, dan menjamin keberlanjutan kebijakan serta kepastian regulasi. Semua itu perlu didukung kebijakan yang bijaksana, fokus pada peningkatan produktivitas, dan yang paling utama: berpihak pada kepentingan nasional.

Bambang Soesatyo

Anggota DPR RI; Ketua MPR RI ke-15; Ketua DPR RI ke-20; Ketua Komisi III DPR RI ke-7; Dosen Pascasarjana (S3) Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya, dan Universitas Pertahanan (Unhan).