Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini memutuskan untuk menggunakan hak rehabilitasi. Keputusan ini menyasar tiga nama yang sebelumnya telah divonis dalam kasus akuisisi PT Jembatan Nusantara: eks Dirut ASDP Ira Puspadewi, serta dua mantan direktur, Muhammad Yusuf Hadi dan Muhammad Adhi Caksono.
Latar belakang keputusan ini ternyata didorong oleh banyaknya aspirasi yang mengalir. Aspirasi itu datang dari berbagai penjuru, baik melalui DPR maupun jalur pemerintah sendiri.
Pengumuman resminya disampaikan pada Selasa (25/11/2025) lewat keterangan pers yang dibacakan tiga pejabat: Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Mereka hadir untuk menjelaskan langkah yang diambil pemerintah.
"Sebagaimana tadi disampaikan beliau, jadi selama ini DPR menjalankan fungsinya sebagai tempat untuk masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi, selain DPR juga kami pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum juga menerima banyak aspirasi segala sesuatu yang berkenaan dengan kasus-kasus yang terjadi dan itu ada jumlahnya banyak sekali," jelas Prasetyo Hadi di hadapan para wartawan.
Menurut Pras, masukan-masukan yang berdatangan itu kemudian dikaji secara mendalam. Pemerintah tak main-main; mereka melibatkan sejumlah pakar hukum untuk memberi pertimbangan. Hasilnya, Kementerian Hukum pun mengajukan usulan resmi kepada Presiden Prabowo agar memberikan rehabilitasi kepada ketiga mantan pejabat ASDP tersebut.
"Dalam prosesnya dilakukan pengkajian dilakukan telaah dari berbagai sisi, termasuk pakar hukum yang kemudian atas surat usulan dari permohonan dari DPR, yang kemudian ditindaklanjuti dalam satu minggu ini oleh menteri hukum," ujarnya lagi.
Artikel Terkait
UEA Cegat Ratusan Rudal dan Drone Iran, Puing Jatuh di Burj Al Arab
Anggota DPR Desak Hukuman Maksimal untuk Paman Pelaku Penyiksaan Balita di Surabaya
AS dan Israel Serang Iran, Teheran Balas dengan Rudal ke Israel
Serangan Rudal Iran Tewaskan Satu Warga dan Lukai Puluhan di Tel Aviv