Ketua Komisi III Bantah Keras Tudingan LSM Soal KUHAP Baru

Kami tegaskan, aturan teknis mengenai denda damai akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah yang ditargetkan selesai sebelum Januari 2026. Untuk masalah penahanan tanpa izin hakim, ini bukan kemunduran. Sebab, KUHAP lama pun tidak mengatur hal serupa. Justru syarat penahanan di KUHAP baru jauh lebih objektif, tidak lagi hanya berdasar pada kekhawatiran subyektif penyidik.

Ketiga, mereka menuding DPR tidak mempublikasikan draft KUHAP secara terbuka, mendesak Presiden menerbitkan Perppu, dan mengerdilkan kewenangan penyidik lain karena harus atas rekomendasi Polri. Juga, bahwa KUHAP memungkinkan penggeledahan tanpa izin pengadilan.

Sekali lagi, ini tidak benar. Draft RUU KUHAP sudah diunggah di situs DPR sejak 18 Juli 2025. Setiap rapat mulai dari RDPU, Panja, hingga rapat Tim Perumus disiarkan langsung melalui TV Parlemen. Siapa pun bisa mengakses dan memantau perkembangannya. Desakan untuk menerbitkan Perppu juga tidak tepat, karena Perppu hanya dikeluarkan dalam situasi kekosongan hukum.

Soal penyidik, KUHAP baru justru mengakui dan mengakomodir penyidik di luar Polri. KUHAP lama malah tidak mengatur hal ini. Penggunaan istilah "penyidik utama" pun sudah sesuai dengan amanat UUD 1945, yang menegaskan Polri sebagai penanggung jawab penegakan hukum.

Untuk tuduhan penggeledahan tanpa izin, ini sama sekali keliru. Yang diatur hanyalah situasi mendesak dimana penggeledahan bisa dilakukan terlebih dulu, namun dalam waktu 2x24 jam harus segera ada izin dari Ketua Pengadilan. Itu diatur jelas dalam Pasal 117 ayat (7).

Keempat, kritik tentang pembelian terselubung yang dianggap mengintervensi ruang masyarakat. Ini juga tidak benar. Pembelian terselubung hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana narkotika dan psikotropika, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 16.

Habiburokhman,
Ketua Komisi III DPR RI.