Presiden Prabowo Larang Pengerahan Pelajar untuk Penyambutan Kunjungan Kerja

- Rabu, 19 November 2025 | 13:40 WIB
Presiden Prabowo Larang Pengerahan Pelajar untuk Penyambutan Kunjungan Kerja
Arahan Presiden: Hentikan Pengerahan Pelajar untuk Penyambutan

Presiden Prabowo Larang Pengerahan Siswa untuk Sambut Kunjungan Kerja

BANTUL – Dalam kebijakan pertamanya yang menyentuh dunia pendidikan, Presiden Prabowo Subianto secara resmi melarang seluruh kepala daerah mengerahkan siswa sekolah untuk menyambut kedatangannya dalam kunjungan kerja. Instruksi ini dikeluarkan langsung saat peresmian Jembatan Kabanaran di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Presiden telah memerintahkan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, untuk segera mengirimkan surat edaran kepada semua bupati dan wali kota di seluruh Indonesia. Surat tersebut berisi imbauan resmi agar tidak melibatkan pelajar dalam acara penyambutan presiden.

"Saya minta Sekretaris Kabinet nanti tolong dibuat surat ke semua bupati, wali kota, kalau seandainya saya kunjungan kerja. Mohon anak-anak sekolah tidak perlu menyambut saya di pinggir jalan. Biarlah mereka di sekolah masing-masing," tegas Prabowo di hadapan para undangan.

Meski mengapresiasi semangat penyambutan yang selama ini diberikan, Presiden menyatakan keprihatinan mendalam terhadap kondisi para siswa yang harus menunggu berjam-jam di bawah terik matahari. Ia menegaskan bahwa hak belajar anak di sekolah harus diutamakan daripada kegiatan protokoler.

"Tapi saya sangat terkesan, saya sangat terharu atas sambutan-sambutan itu. Hanya saya berpikir kasihan kalau mereka terlalu lama menunggu dan kadang-kadang konvoi saya lajunya cepat, sehingga saya tidak ada waktu untuk berdiri menyambut mereka," ujar Prabowo dengan nada empati.

Kebijakan baru ini diharapkan dapat mengubah tradisi penyambutan pejabat negara yang selama ini kerap melibatkan pelajar. Para guru dan orang tua menyambut baik keputusan ini, mengingat pentingnya waktu belajar dan perlindungan terhadap anak dari paparan cuaca ekstrem.

Analis politik menilai langkah ini sebagai bagian dari komitmen pemerintahan baru untuk lebih memprioritaskan kepentingan praktis pendidikan dan kesejahteraan pelajar dibandingkan dengan formalitas upacara penyambutan.

Editor: Bayu Santoso

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar