Rakornas DTSEN: Sinergi Kemensos dan BPS Perkuat Data untuk Kebijakan Sosial

Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Acara ini digelar di Hall Kasablanka, Jakarta, dengan tujuan utama memperkuat kolaborasi dalam pengelolaan data. Data yang akurat dan terpadu ini diharapkan menjadi landasan bagi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan sosial yang tepat sasaran.

Rapat koordinasi nasional ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Sekretaris Kabinet Merah Putih Letkol Teddy Indra Wijaya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Turut hadir Wakil Menteri Sosial serta Wakil Kepala BPS. Seluruh Kepala Dinas Sosial dan Kepala BPS dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota di seluruh Indonesia juga turut serta dalam rakornas penting ini.

Sambutan dan Arahan dari Pemerintah Pusat

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menyampaikan salam hangat dari Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh peserta. Dalam sambutannya, dia menekankan bahwa kerja keras semua pihak sangat penting untuk memastikan program pemerintah berjalan dengan optimal. Teddy juga menegaskan posisi data sebagai inti dari seluruh kebijakan nasional. Untuk pertama kalinya, data sosial ekonomi dikumpulkan secara terpadu di BPS dan dijadikan acuan bersama bagi kementerian dan pemerintah daerah.

Menteri Sosial, Gus Ipul, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas sinergi antara BPS dan seluruh pemerintah daerah dalam membangun sistem data nasional yang terintegrasi. Dia menekankan pentingnya Kemensos, BPS, dan pemerintah daerah berada dalam satu barisan untuk mengeksekusi Asta Cita Presiden, dengan fokus khusus pada percepatan penurunan kemiskinan.

Delapan Kesimpulan Utama Rakornas DTSEN

Rakornas ini menghasilkan sejumlah kesimpulan penting yang akan menjadi panduan kerja bersama. Berikut adalah delapan poin utama yang disepakati:

1. Data dipandang sebagai representasi kehidupan dan martabat manusia, bukan sekadar kumpulan angka statistik.
2. Kolaborasi antara Kemensos dan BPS menjadi kunci utama, di mana metodologi dan teknologi bertemu dengan integritas dan nilai kemanusiaan.
3. Pemutakhiran data yang berkelanjutan sangat penting karena masyarakat dinamis dan terus berubah.
4. BPS dan Dinas Sosial berperan sebagai penjaga kejujuran data di setiap wilayah, memastikan kelompok rentan tetap tercatat.
5. Data Tunggal Sosial Nasional (DTSN) menjadi fondasi pembangunan yang manusiawi, memungkinkan intervensi yang tepat dari perlindungan menuju pemberdayaan.
6. Teknologi berfungsi sebagai alat bantu, namun nilai kemanusiaan yang menentukan arah kebijakan agar tidak kehilangan nurani.
7. Pembangunan yang berhasil membutuhkan kolaborasi banyak pihak, termasuk kementerian, daerah, akademisi, dan masyarakat.
8. Tujuan akhirnya adalah memastikan tidak ada warga rentan yang berjalan sendirian, dengan data yang jernih sebagai kompasnya.

Penegasan Pentingnya Akurasi Data

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa akurasi data adalah pijakan utama bagi setiap kebijakan pemerintah. Dia menyatakan bahwa integrasi DTSEN merupakan momentum bersejarah dalam tata kelola data nasional. Untuk pertama kalinya, seluruh data sosial ekonomi dihimpun secara terpadu oleh BPS, yang bukan hanya sekumpulan angka, melainkan potret nyata kehidupan masyarakat Indonesia.

Amalia juga menjelaskan bahwa kolaborasi BPS dan Kemensos ini merupakan pelaksanaan nyata dari Instruksi Presiden mengenai Integrasi Data Sosial Ekonomi Nasional. Dengan data yang terintegrasi, setiap intervensi kebijakan pemerintah diharapkan dapat lebih terfokus, efektif, dan tepat sasaran dalam menjangkau masyarakat.