FTA Kritik Pembentukan Komite Reformasi POLRI, Desak Inklusi TNI dan Masyarakat Sipil

Forum Tanah Air (FTA), sebuah jaringan yang terdiri dari tokoh, akademisi, aktivis, dan diaspora Indonesia yang tersebar di 22 negara dan 38 provinsi, menyatakan kekecewaannya terhadap komposisi Komite Reformasi Kepolisian RI yang baru dibentuk.

FTA menilai, agenda reformasi POLRI yang merupakan agenda strategis bangsa untuk menciptakan keadilan dan keamanan publik, justru ditangani oleh lembaga yang dinilai tidak representatif. Komite ini dianggap tertutup dan homogen, sehingga tidak mewakili kepentingan rakyat secara luas.

Komposisi Komite Reformasi POLRI Dinilai Tidak Seimbang

Dari sepuluh anggota komite, lima di antaranya merupakan perwira tinggi Polri dan lima lainnya berlatar belakang hukum. FTA mencatat ketiadaan perwakilan dari masyarakat sipil, akademisi ilmu politik, tokoh agama, maupun unsur TNI. Komposisi seperti ini dinilai tidak mendorong koreksi diri yang mendalam dan berpotensi membuat komite hanya menjadi formalitas belaka.

Tuntutan Forum Tanah Air Terhadap Komite Reformasi POLRI

FTA mengajukan sejumlah tuntutan dan pernyataan sikap terkait komite reformasi POLRI ini:

Peninjauan Kembali Keanggotaan Komite

FTA menilai keikutsertaan lima jenderal aktif maupun purnawirawan dalam komite adalah langkah yang tidak tepat. Mereka dianggap sebagai aktor institusional yang memegang peran kunci namun gagal menciptakan POLRI yang profesional dan bebas intervensi politik.