FTA Kritik Pembentukan Komite Reformasi POLRI, Desak Inklusi TNI dan Masyarakat Sipil

Forum Tanah Air (FTA), sebuah jaringan yang terdiri dari tokoh, akademisi, aktivis, dan diaspora Indonesia yang tersebar di 22 negara dan 38 provinsi, menyatakan kekecewaannya terhadap komposisi Komite Reformasi Kepolisian RI yang baru dibentuk.

FTA menilai, agenda reformasi POLRI yang merupakan agenda strategis bangsa untuk menciptakan keadilan dan keamanan publik, justru ditangani oleh lembaga yang dinilai tidak representatif. Komite ini dianggap tertutup dan homogen, sehingga tidak mewakili kepentingan rakyat secara luas.

Komposisi Komite Reformasi POLRI Dinilai Tidak Seimbang

Dari sepuluh anggota komite, lima di antaranya merupakan perwira tinggi Polri dan lima lainnya berlatar belakang hukum. FTA mencatat ketiadaan perwakilan dari masyarakat sipil, akademisi ilmu politik, tokoh agama, maupun unsur TNI. Komposisi seperti ini dinilai tidak mendorong koreksi diri yang mendalam dan berpotensi membuat komite hanya menjadi formalitas belaka.

Tuntutan Forum Tanah Air Terhadap Komite Reformasi POLRI

FTA mengajukan sejumlah tuntutan dan pernyataan sikap terkait komite reformasi POLRI ini:

Peninjauan Kembali Keanggotaan Komite

FTA menilai keikutsertaan lima jenderal aktif maupun purnawirawan dalam komite adalah langkah yang tidak tepat. Mereka dianggap sebagai aktor institusional yang memegang peran kunci namun gagal menciptakan POLRI yang profesional dan bebas intervensi politik.

Penghapusan Tiga Nama dari Struktur Komite

FTA secara khusus menuntut agar Jenderal (Purn.) Tito Karnavian, Jenderal (Purn.) Idham Azis, dan Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo tidak ditempatkan dalam komite. Ketiganya dinilai paling bertanggung jawab atas kondisi POLRI satu dekade terakhir, termasuk melemahnya kepercayaan publik.

Pentingnya Inklusi Unsur Lain dalam Komite

FTA mendorong agar komite wajib melibatkan ilmuwan politik dan ahli tata negara untuk memastikan kontrol sipil atas POLRI. Selain itu, kehadiran perwakilan TNI dinilai penting untuk mengharmonisasi hubungan TNI-POLRI. Keterlibatan tokoh agama dan masyarakat sipil juga dianggap krusial untuk memasukkan nilai moral dan aspirasi rakyat dalam proses reformasi.

Tuntutan Transparansi dalam Proses Deliberasi Komite

FTA menuntut komite untuk menjalankan proses deliberasi secara transparan, yang meliputi:

• Keterbukaan agenda pembahasan dan daftar isu yang dikaji.
• Pembahasan mendalam mengenai posisi institusi POLRI, desentralisasi fungsional, reformasi struktur kepangkatan, serta pembagian fungsi kepolisian nasional dan daerah.
• Pemindahan penanganan isu terorisme, narkoba, dan korupsi ke lembaga independen yang melibatkan unsur sipil dan militer.
• Keterbukaan terhadap pandangan berbeda dan penjelasan alasan di balik setiap keputusan.

FTA menegaskan bahwa reformasi POLRI harus menyentuh akar persoalan, termasuk hubungan kepolisian dengan kekuasaan politik dan orientasi tugas kelembagaan. Forum Tanah Air berkomitmen untuk terus mengawal proses ini dan mengerahkan dukungan publik, serta tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan evaluasi kepada lembaga hukum nasional dan internasional jika diperlukan.

New York / Jakarta
11 November 2025
Forum Tanah Air (FTA)