Kritik Terhadap Sikap Politik Prabowo dan Implikasinya bagi Hukum

Sebuah Analisis oleh Buni Yani

Dunia politik Indonesia kembali dihebohkan dengan perkembangan terkini menyusul pernyataan publik Prabowo Subianto. Presiden terpilih ini secara terbuka menyatakan pembelaan terhadap mantan presiden Joko Widodo dalam berbagai kasus yang sedang dihadapi, termasuk proyek kereta cepat Whoosh dan persoalan dokumen pendidikan.

Hanya berselang sehari setelah pernyataan kontroversial tersebut, Kepolisian Daerah Metro Jaya menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait dokumen ijazah. Meskipun sulit membuktikan hubungan langsung antara kedua peristiwa ini, banyak pengamat yang mempertanyakan timing penetapan tersangka tersebut.

Dinamika Politik dan Penegakan Hukum

Setelah berbulan-bulan terjadi ketidakpastian arah politik pemerintahan, keputusan kepolisian ini dianggap sebagai langkah tegas yang sebelumnya tidak terlihat. Dalam sistem birokrasi yang masih kental dengan budaya patriarki, pernyataan pemimpin sering diinterpretasikan sebagai panduan bagi bawahannya.

Prabowo sebagai presiden seharusnya bersikap lebih hati-hati dalam menyikapi kasus hukum yang melibatkan figur politik manapun. Prinsip equality before law harus dijunjung tinggi, dimana setiap warga negara memiliki kedudukan sama di depan hukum tanpa memandang status atau jabatan.

Dua Kasus Utama yang Menjadi Sorotan

Dua isu utama yang menjadi perhatian publik meliputi:

Proyek Kereta Cepat Whoosh

Para ekonom dan pengamat menyoroti dugaan penggelembungan anggaran dalam proyek kereta cepat Whoosh. Perbandingan biaya dengan proyek serupa di negara lain menunjukkan perbedaan signifikan yang memunculkan pertanyaan tentang transparansi pengelolaan keuangan proyek ini.

Persoalan Dokumen Pendidikan

Beberapa pihak telah melakukan penelitian mendalam yang menghasilkan laporan komprehensif mengenai keaslian dokumen pendidikan tertentu. Penelitian ini mengklaim menemukan berbagai keanehan yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut.

Kekhawatiran terhadap Sistem Demokrasi

Pernyataan Prabowo sebelumnya tentang sistem demokrasi yang dianggap "melelahkan dan mahal" telah memicu kekhawatiran di kalangan pengamat politik. Pembentukan koalisi besar yang berpotensi menghilangkan fungsi oposisi efektif dikhawatirkan dapat melemahkan sistem check and balances yang vital dalam demokrasi.

Konsep "demokrasi khas Indonesia" yang digagas Prabowo menekankan persatuan dan musyawarah, namun perlu dipastikan tidak mengabaikan prinsip pertanggungjawaban dan transparansi dalam pemerintahan.

Prinsip Keadilan dan Masa Depan Bangsa

Esensi dari kritik yang berkembang adalah pentingnya konsistensi penegakan hukum. Setiap kebaikan layak dihargai, namun setiap pelanggaran hukum harus tetap diproses secara adil. Prinsip ini merupakan fondasi negara hukum yang sehat.

Pandangan yang mengabaikan proses hukum dengan alasan menjaga stabilitas atau mengedepankan rekonsiliasi tanpa keadilan justru dapat membahayakan fondasi demokrasi dalam jangka panjang. Masa depan bangsa bergantung pada konsistensi penegakan hukum dan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi.

Buni Yani, pengamat media, budaya, dan politik Asia Tenggara