DPR Desak Pemerintah Siapkan Jalur Evakuasi WNI dari Perbatasan Thailand-Kamboja

Ketegangan di perbatasan Thailand dan Kamboja makin memanas. Kabar terbaru, bentrokan senjata pada Sabtu (13/12) lalu disebutkan menewaskan empat prajurit Thailand. Imbasnya, ratusan ribu warga di kedua sisi perbatasan terpaksa mengungsi. Situasi genting ini langsung jadi perhatian serius Komisi I DPR di Jakarta.

Mereka mendesak pemerintah Indonesia untuk segera menyiapkan skenario pengamanan bagi Warga Negara Indonesia yang berada di wilayah konflik. Tak cuma satu jalur, perlu ada alternatif lain untuk evakuasi.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menegaskan hal itu saat berbincang dengan para wartawan, Senin (15/12/2025).

"Kami meminta pemerintah untuk menyiapkan jalur evakuasi alternatif, termasuk bekerja sama dengan negara-negara sahabat, agar WNI dapat segera dipindahkan ke tempat yang lebih aman," ujarnya.

Menurut Dave, koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri sudah berjalan. Dari pantauan yang ada, perwakilan RI di Bangkok dan Phnom Penh disebut telah memetakan lokasi dan jumlah WNI. Langkah-langkah penyelamatan juga konon sudah disiapkan, tinggal menunggu waktu eksekusi jika keadaan memburuk.

"Komisi I DPR RI mendorong agar proses evakuasi dilakukan secara cepat, terukur, dan aman," tambahnya.

Di sisi lain, peran diplomasi Indonesia juga dinilai penting. Dave mengingatkan, Indonesia punya rekam jejak dalam menyelesaikan konflik lewat jalan dialog. Karena itu, ia mendorong pemerintah tak hanya fokus pada evakuasi, tapi juga ikut turun tangan mendamaikan.

"Oleh karena itu, kami mendorong pemerintah untuk aktif berperan dalam upaya mediasi, baik melalui ASEAN maupun forum internasional lainnya, agar ketegangan antara Thailand dan Kamboja dapat segera mereda," tuturnya.

Memang, upaya perdamaian untuk konflik ini seperti tak pernah tuntas. Amerika Serikat, China, dan Malaysia selaku ketua ASEAN pernah memediasi gencatan senjata di bulan Juli lalu. Bahkan di bulan Oktober, Presiden AS Donald Trump sempat menyebut ada kesepakatan lanjutan dan perdagangan baru antara kedua negara.

Tapi semua itu tampaknya rapuh. Thailand kemudian menangguhkan perjanjian itu setelah tentaranya cedera akibat ranjau darat di bulan November. Kini, Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul secara tegas membantah klaim Trump bahwa gencatan senjata telah disepakati. Korban jiwa, baik dari militer maupun sipil, terus berjatuhan. Setidaknya 24 orang dilaporkan tewas hanya dalam pekan ini.

Suasana mencekam masih menyelimuti wilayah itu. Dan dari Jakarta, desakan untuk menyelamatkan warga negara sendiri sekaligus mengupayakan perdamaian, terus bergulir.