Live TikTok Karaoke Brigadir Dhea: Ujian Nyata bagi Reformasi POLRI

Sebuah video live TikTok berkaraoke oleh Brigadir Dhea Friesca Olla Febri saat jam dinas menjadi viral dan memantik perdebatan publik. Insiden yang terjadi di lingkungan Satlantas Polda Sumatera Barat ini mengetes klaim reformasi di tubuh Polri. Aparat tersebut terlihat menyanyi dengan seragam dinas lengkap di siang hari, menimbulkan pertanyaan tentang kedisiplinan dan etika profesi.

Tak lama setelah viral, permintaan maaf resmi disampaikan melalui akun Instagram Propam Polda Sumbar. Brigadir Dhea mengakui kesalahannya melakukan siaran langsung sambil bernyanyi memakai pakaian dinas pada jam kerja. Namun, komentar defensif yang muncul sebelumnya sempat memperkeruh situasi. Publik pun terbelah antara yang mengecam pelanggaran disiplin dan yang mempertanyakan proporsi hukuman.

Era Norman Kamaru: Kilas Balik Polisi Viral yang Dipecat

Fenomena ini mengingatkan pada kasus Norman Kamaru, seorang anggota Brimob dari Gorontalo yang viral pada 2011. Video lipsync-nya yang dikenal dengan "Polisi Gorontalo Menggila" membawanya ke berbagai acara televisi. Namun, nasibnya berakhir dengan pemecatan tidak hormat karena dianggap mangkir dari tugas atau desersi.

Bertahun-tahun kemudian, Norman Kamaru mengungkap sisi lain ceritanya. Melalui kanal YouTube-nya, ia menyatakan bahwa aksinya dulu, termasuk kehadiran di TV, dilakukan atas perintah atasan. Pengakuan ini menyoroti kompleksitas hubungan antara popularitas, tekanan internal, dan nasib individu yang kerap menjadi korban dalam sistem yang kaku.

Tabrakan Waktu: Nasib Brigadir Dhea dan Agenda Reformasi POLRI

Viralnya Brigadir Dhea terjadi bertepatan dengan dimulainya kerja Komisi Percepatan Reformasi POLRI yang dipimpin Jimly Asshiddiqie. Pertemuan perdana komisi ini kebetulan bersinggungan dengan kasus tersebut, menjadikannya ujian pertama yang nyata. Pertanyaannya, akankah Brigadir Dhea mengulangi nasib Norman Kamaru atau akan ditangani dengan paradigma baru reformasi?

Komitmen Reformasi dan Ujian Profesionalisme di Era Digital

Jimly Asshiddiqie menegaskan komitmen komisi untuk bergerak cepat, dengan rencana menggelar dengar pendapat publik dan melibatkan berbagai pihak seperti akademisi dan organisasi masyarakat. Targetnya, laporan rekomendasi kebijakan bisa diserahkan kepada Presiden dalam waktu tiga bulan.

Kasus Brigadir Dhea bukan sekadar persoalan pelanggaran disiplin biasa. Ini adalah ujian mendefinisikan ulang profesionalisme di era media sosial. Ini menguji kemampuan institusi untuk membedakan antara pelanggaran yang harus dikoreksi dan ekspresi kemanusiaan yang perlu dikelola dengan bijak. Lebih dari itu, ini adalah ujian untuk mengakhiri budaya defensif dan beralih ke akuntabilitas yang elegan.

Membedakan Gejala dan Penyakit Institusi

Reformasi sejati dimulai dari kemampuan membaca cerita di balik sebuah video viral. Tindakan Brigadir Dhea memang keliru secara prosedural, namun ia bisa jadi hanya merupakan gejala dari masalah budaya institusi yang lebih dalam. Menghukum individu tanpa membenahi akar masalah budaya hanya akan mengulangi kesalahan masa lalu seperti pada kasus Norman Kamaru.

Komisi Reformasi POLRI kini memegang peran kunci. Apakah mereka akan mendiagnosis dan mengobati penyakit institusi, atau hanya memberikan solusi sementara pada gejala yang tampak? Jawabannya akan menentukan apakah insiden ini menjadi penanda reformasi yang gagal, atau justru menjadi momentum pembuka bagi transformasi Polri yang lebih manusiawi dan adaptif di zaman baru.