Pengacara Nadiem Bantah Tuntutan Korupsi: Kekayaan Naik dari Saham, Bukan Chromebook

Pekan depan, sidang pertama kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook akhirnya digelar. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim akan duduk sebagai terdakwa. Menanggapi tuntutan, pengacaranya bersikukuh bahwa kliennya tak pernah menerima uang dari proyek tersebut.

"Nadiem ditahan sejak 4 September lalu. Tapi, audit BPKP baru keluar dua bulan setelahnya, tepatnya 4 November," tegas pengacara Nadiem, Ari Yusuf Amir, Rabu (10/12/2025).

"Sama sekali tidak ada uang dari pengadaan Chromebook yang masuk ke klien saya. Tidak sepeserpun."

Lalu dari mana kenaikan hartanya? Menurut Ari, sumbernya murni dari bursa saham. "Kenaikan kekayaan Nadiem terjadi karena penawaran publik sahamnya di pasar modal. Itu mengikuti fluktuasi harga. Malah, setelah 2022, nilai sahamnya di PT AKAB anjlok lebih dari 70 persen di tahun berikutnya," paparnya. Jadi, naik-turunnya itu hal biasa di dunia investasi, bukan hasil dari praktik korupsi.

Di sisi lain, Ari membela bahwa kebijakan yang diambil Nadiem sudah tepat. Ia menyebut langkah itu justru efisien dan mendukung program pendidikan nasional. Proses pengadaannya pun melibatkan banyak pihak, mulai dari Jamdatun, LKPP, BPKP, sampai KPPU.

"Kewenangan seorang menteri ada di ranah kebijakan, bukan urusan teknis. Semua ini sudah memenuhi asas pemerintahan yang baik atau good governance," ujarnya.

"Chromebook juga memberikan kontrol sosial yang lebih baik."

Untuk wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), Ari menjelaskan bahwa fokusnya justru bukan pada pemberian laptop. Nadiem disebut punya program lain seperti Buku Bacaan Menyenangkan, BOS Majemuk, dan Satu Juta Guru Honorer. Program-program itu, klaimnya, berhasil menciptakan pemerataan akses pendidikan.

Soal harga, Ari menegaskan itu bukan wewenang menteri. "Yang menentukan harga kan Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK, dalam hal ini Dirjen atau Direktur. Itu sudah diatur perpres," jelasnya.

Dia juga membandingkan, harga Chromebook lebih murah ketimbang laptop Windows. Bahkan, ia menyoroti era sebelum Nadiem. "Di masa Pak Muhadjir Effendy, tidak ada analisis kebutuhan peralatan TIK untuk sekolah yang jelas. Kajiannya dari mana, dasarnya apa, tidak jelas."

"Berbeda dengan periode Nadiem. Ada kajian terperinci yang dibuat Tim Teknis TIK, lalu direview tim khusus yang diangkat Dirjen Dikdasmen. Latar belakang dan tujuannya jelas," pungkas Ari.