Pembatasan Game Online seperti PUBG Disoroti Pasca Insiden SMAN 72 Jakarta

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menanggapi arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pembatasan game online, termasuk game populer PUBG. Langkah ini diusulkan untuk mencegah terulangnya kejadian ledakan seperti yang terjadi di SMAN 72 Jakarta baru-baru ini.

Motif Pelaku Perlu Ditelusuri Lebih Dalam

Dave Laksono menekankan pentingnya investigasi mendalam terhadap motif tersangka pelaku ledakan, yang ternyata merupakan salah seorang siswa. Pemerintah perlu memastikan apakah benar ada pengaruh dari game online atau tidak dalam kasus ini.

Menurutnya, jika terbukti insiden ini terinspirasi atau disebabkan oleh game online, pemerintah telah memiliki Peraturan Perlindungan Anak (PP Tunas) sebagai landasan hukum. Aplikasi atau game online yang terbukti melanggar aturan dan membahayakan masyarakat harus segera ditindaklanjuti.

Game Online: Sarana Kreativitas atau Ancaman Generasi?

Dave mengakui bahwa game online sebenarnya dapat menjadi media untuk mengasah kreativitas dan kemampuan anak. Namun, ia mengingatkan agar kemajuan teknologi ini tidak justru berbalik merusak generasi muda Indonesia.

Ia mendorong pemerintah untuk segera menyusun regulasi khusus yang mengatur penggunaan game online dan media sosial pada anak-anak. Pengaturan ini diperlukan untuk menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dengan perlindungan terhadap perkembangan generasi muda.

Arahan Langsung dari Pemerintah

Kebijakan pembatasan game online ini sebelumnya telah disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi atas nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam pernyataannya, Prasetyo mencontohkan game PUBG sebagai salah satu game yang memerlukan pembatasan.

Alasannya, game tersebut menampilkan berbagai jenis senjata dan adegan kekerasan yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi generasi muda. Pemerintah berencana untuk mencari solusi terbaik dalam menangani pengaruh game online sambil tetap mempertimbangkan perkembangan teknologi.