AJI dan ELSAM Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Ini 4 Alasannya

- Sabtu, 08 November 2025 | 04:20 WIB
AJI dan ELSAM Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Ini 4 Alasannya

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan ELSAM Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) secara resmi menyatakan penolakan terhadap wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto. Penolakan ini didasarkan pada catatan sejarah pelanggaran HAM dan praktik korupsi selama masa kepemimpinan Orde Baru.

Alasan AJI dan ELSAM Menolak Soeharto Sebagai Pahlawan Nasional

Sekretaris Jenderal AJI, Bayu Wardana, menyatakan bahwa secara moral dan fakta historis, Soeharto tidak pantas menyandang gelar pahlawan. "Faktanya, dia banyak kejahatannya Soeharto," tegas Bayu dalam pernyataannya kepada media pada Jumat, 7 November.

Bayu mengingatkan pentingnya belajar dari sejarah, dengan mengambil contoh bagaimana Jerman menangani masa kelam pemerintahan Adolf Hitler. "Jerman mana pernah ada usulan Hitler jadi pahlawan, bahkan di sekolah-sekolah diajarkan bahwa bangsa Jerman pernah punya masa kegelapan," ujarnya.

4 Alasan Utama Penolakan Gelar Pahlawan untuk Soeharto

Peneliti ELSAM, Octania Wynn, merinci empat alasan utama mengapa Soeharto tidak layak diberi gelar pahlawan nasional:

  1. Jejak kasus HAM berat pada masa lalu
  2. Pelanggaran prinsip demokrasi dan kebebasan sipil selama 32 tahun pemerintahannya
  3. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) era Orde Baru yang dampaknya masih terasa hingga kini
  4. Ketidaksesuaian dengan UU tentang Gelar Tanda Jasa dan Tanda Penghormatan, khususnya dalam hal nilai kemanusiaan, keadilan, kerakyatan, dan integritas moral

Kekhawatiran Terhadap Masa Depan Sejarah Indonesia

Bayu Wardana mengungkapkan kekhawatiran bahwa jika Soeharto ditetapkan sebagai pahlawan, kejahatan masa lalu bisa terlupakan oleh generasi penerus. "Reformasi kemudian dibajak dan mundur ke belakang," tambahnya.

Octania juga mengkritik pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyatakan tidak ada fakta hukum terhadap pelanggaran HAM era Soeharto. Menurutnya, pernyataan tersebut merupakan bentuk penutupan mata terhadap sejarah.

Editor: Hendra Wijaya

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar