Prabowo Boneka Jokowi? Dinamika Politik dan Isu Kepemimpinan Indonesia

By: Syafril Sjofyan

Prabowo Subianto kerap menyatakan bahwa Jokowi adalah guru politiknya. Pernyataan "Hidup Jokowi!" bahkan diteriakkan di berbagai kesempatan, termasuk di depan investor asing. Prabowo juga menegaskan bahwa Jokowi adalah hopeng-nya, sebuah istilah yang menunjukkan kedekatan dan pengaruh kuat dalam hubungan politik mereka. Namun, hal ini memunculkan pertanyaan publik tentang independensi kepemimpinan Prabowo.

Sebagai murid, Prabowo diharapkan patuh dan meneladani gurunya. Namun, apakah kepatuhan ini juga mencakup perlindungan terhadap mantan presiden dari berbagai masalah hukum? Rakyat Indonesia dihadapkan pada situasi di mana kritik terhadap Jokowi seolah dianggap sebagai tindakan yang tidak pantas. Demokrasi dan kebebasan berpendapat seakan terpinggirkan oleh narasi kesetiaan politik.

Belakangan, muncul berbagai kasus dugaan korupsi yang melibatkan nama Jokowi setelah ia tidak lagi berkuasa. Pertanyaannya, mengapa kasus-kasus ini baru mencuat setelah kekuasaannya berakhir? Apakah selama berkuasa, tidak ada yang berani mengungkapnya? Prabowo sebagai penerus tampaknya memiliki tugas untuk melindungi mantan presiden, termasuk dari kemungkinan pelanggaran hukum.

Istilah "besti" yang populer di kalangan Gen Z digunakan untuk menggambarkan hubungan dekat antara Jokowi dan Prabowo. Hubungan ini dianggap harus dilindungi, terlepas dari kontroversi yang menyertainya. Beberapa kasus seperti proyek Whoosh, Chromebook, dana haji, dan OCCRP menjadi sorotan. Namun, seolah ada upaya untuk meredam pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini.

Pernyataan tentang pengejaran koruptor hingga ke Antartika dianggap sekadar retorika. Faktanya, hopeng atau figur yang dianggap penting tidak boleh diganggu. Filosofi "mikul duwur mendem jero" diterapkan, di mana rakyat diminta untuk tidak terlalu kritis dan menerima keadaan.

Indonesia tampak berbeda dengan negara lain seperti Malaysia, di mana mantan Perdana Menteri Najib Razak ditangkap karena korupsi oleh penerusnya. Begitu pula dengan Korea Selatan yang tidak segan menindak mantan pemimpinnya yang terbukti melanggar hukum. Di Indonesia, budaya memaafkan seolah lebih diutamakan, bahkan jika hal itu menghambat kemajuan negara.

Jokowi juga disebut memberikan perintah untuk mengamankan Prabowo dan anaknya, Gibran, untuk dua periode kepemimpinan ke depan. Hal ini memunculkan kekhawatiran tentang demokrasi dan sistem pemilihan pemimpin yang adil. Apakah kepemimpinan harus berdasarkan kemampuan, atau sekadar warisan kekuasaan?

Prabowo tidak pernah menyebut figur lain seperti SBY atau Megawati sebagai gurunya, meski mereka pernah menjadi presiden sebelumnya. Hal ini semakin menguatkan anggapan bahwa Jokowi memiliki pengaruh khusus dalam kepemimpinan Prabowo. Istilah "besti" semakin sering digunakan untuk menggambarkan hubungan unik ini.

Bagi yang ingin mendapatkan jabatan, mungkin lebih baik ikut mendukung narasi "Hidup Jokowi!" daripada menjadi kritis. Lowongan jabatan seperti komisaris BUMN atau menteri muda bisa menjadi imbalan atas kesetiaan politik. Namun, apakah ini yang terbaik untuk Indonesia?

Sebagai negara besar dengan 285 juta penduduk, Indonesia layak memiliki pemimpin yang amanah, cerdas, dan tegas. Pemimpin yang sesuai antara kata dan tindakan, bukan sekadar boneka atau figur yang mengandalkan warisan kekuasaan. Doa dan usaha harus berjalan beriringan untuk mewujudkan hal ini.

Doa memiliki kekuatan spiritual yang besar, tetapi tanpa usaha, doa saja tidak cukup. Contoh di Nepal menunjukkan bagaimana generasi muda berhasil mengubah rezim melalui gerakan yang terorganisir. Mungkin Indonesia perlu belajar dari hal ini.

Bandung, 7 November 2025
Pemerhati Kebijakan Publik, Aktivis Pergerakan 77-78