Warga Aceh Tolak Whoosh Didanai APBN, Minta Prabowo Batalkan Rencana

Warga Aceh menyuarakan penolakan keras terhadap rencana pembiayaan kereta cepat Whoosh menggunakan dana APBN. Mereka menegaskan bahwa proyek ini hanya menguntungkan dua provinsi, yaitu Jawa Barat dan DKI Jakarta, sementara bebannya ditanggung seluruh rakyat Indonesia.

Melalui unggahan di media sosial Facebook Kota Banda Aceh, masyarakat menyatakan kritik terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto. Mereka meminta agar pembiayaan Whoosh tidak menggunakan anggaran negara yang bersumber dari pajak rakyat di seluruh Indonesia.

"Silakan gunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jakarta dan Jawa Barat saja, jangan bawa-bawa APBN yang di dalamnya ada pajak kami," tulis warga Aceh dalam unggahan tersebut.

Mereka juga mengingatkan bahwa Indonesia terdiri dari banyak pulau dan provinsi, bukan hanya Pulau Jawa. APBN seharusnya dialokasikan untuk pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

Dukungan dari Warga Luar Jawa

Penolakan terhadap pembiayaan Whoosh dengan APBN tidak hanya datang dari warga Aceh. Warga dari daerah lain di luar Jawa juga menyuarakan penolakan yang sama.

Syafrudin, warga asal Nusa Tenggara Barat (NTB), menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi infrastruktur di daerahnya. "Jalan trans nusa di Pulau Sumbawa banyak berlubang dan diperbaiki dengan cara tambal sulam," ujarnya.

Keluhan ini mencerminkan ketimpangan pembangunan infrastruktur antara Jawa dan daerah lain di Indonesia. Banyak warga yang merasa bahwa proyek-proyek besar seperti Whoosh seharusnya tidak menjadi prioritas jika mengorbankan pembangunan di daerah lain.

Kritik Terhadap Kebijakan Pembiayaan Whoosh

Masyarakat menegaskan bahwa meski mendukung program-program presiden yang baik, mereka tetap berhak mengkritik kebijakan yang dianggap tidak tepat. Wacana penggunaan APBN untuk menyelesaikan masalah Whoosh dinilai tidak adil karena hanya menguntungkan segelintir wilayah.

Argumen utama yang disampaikan adalah ketidakadilan dalam distribusi manfaat. Kereta cepat Whoosh hanya melayani rute Jakarta-Bandung, namun pembiayaannya menggunakan uang pajak dari seluruh rakyat Indonesia, termasuk dari daerah-daerah yang tidak memiliki akses terhadap layanan tersebut.

Protes ini menunjukkan semakin kuatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keadilan dalam alokasi anggaran negara. Masyarakat menginginkan pembangunan yang inklusif dan merata, bukan hanya terpusat di Pulau Jawa.