DPR Diberi Sanksi, Pengamat: Pelajaran Agar Tak Lukai Perasaan Rakyat
Adi Prayitno, seorang pengamat politik, memberikan tanggapan terkait putusan Mahkamah Kehormatan DPR RI yang telah menjatuhkan sanksi nonaktif kepada tiga anggota DPR, yaitu Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach, karena terbukti melanggar kode etik. Menurut Adi, keputusan ini harus dihormati sebagai bagian dari proses demokrasi, meskipun menimbulkan kekecewaan di berbagai kalangan.
Adi menegaskan bahwa peristiwa ini harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh anggota dewan untuk tidak mengulangi perilaku yang dapat melukai hati publik. "Rakyat itu bukan benalu. Rakyat itu bukan sesuatu yang layak untuk dimarahi," ujarnya melalui kanal YouTube-nya, Selasa (4/11/2025). Ia mengkritik keras sikap anggota dewan yang kerap berbicara atas nama rakyat, tetapi justru merespons protes masyarakat dengan ucapan yang menyakitkan, terlebih di tengah situasi sulit seperti kesulitan ekonomi dan tingginya pengangguran.
Lebih lanjut, Adi menyoroti masalah ketimpangan sosial yang kian melebar. Di satu sisi, rakyat kesulitan mencari pekerjaan, sementara di sisi lain, anggota DPR menerima tunjangan yang berlipat ganda. Ia berharap kasus ini menjadi cermin bagi anggota DPR lainnya untuk lebih sensitif dan peka terhadap kondisi masyarakat yang sebenarnya.
Adi juga menekankan pentingnya peningkatan kinerja nyata dari para wakil rakyat. Ia mengingatkan bahwa DPR kerap mendapat rapor merah dalam berbagai survei akibat kinerja yang dinilai tidak maksimal dan aspirasi masyarakat yang belum tersalurkan dengan baik. Sebagai wakil rakyat sejati, anggota DPR dituntut untuk menunjukkan kontribusi konkret bagi kepentingan publik.
Pengamat politik itu pun menyerukan agar para anggota dewan lebih responsif dalam menangani persoalan sosial yang mendesak, seperti kemiskinan, pengangguran, dan sulitnya akses pendidikan murah. Menurutnya, anggota DPR harus hadir dengan solusi, bukan justru menambah beban atau melukai perasaan rakyat. Masa reses seharusnya dimanfaatkan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung dan menunjukkan komitmen nyata untuk berpihak pada rakyat.
Adi mengakhiri pernyataannya dengan pesan tegas agar anggota DPR tidak menunggu hingga muncul kemarahan massa atau demonstrasi yang meluas untuk mulai bertindak. "Saatnya anggota dewan berbenah dan bergerak cepat menjadi wakil rakyat yang sesungguhnya, bukan hanya sekadar pengakuan," pungkasnya.
Artikel Terkait
Main Hakim Sendiri Berujung Buntung: Korban Pencurian Malah Jadi Tersangka
Persoalan Kertas yang Merenggut Nyawa: Bocah 10 Tahun Bunuh Diri Usai Keluarga Tak Kebagian Bansos
Akhir Tragis Sang Raja Penipuan Online di Perbatasan Myanmar
KPK Bergerak Lagi, OTT Sasar Pejabat Bea Cukai