Satgas PKH Prabowo: Strategi Hajar Oligarki dan Pulihkan Kedaulatan SDA

Dampak dan Risiko Politik Satgas PKH

Satgas PKH memiliki kewenangan untuk menyita, membekukan, dan mengambil alih aset ilegal di kawasan hutan. Langkah ini berisiko tinggi karena berhadapan langsung dengan oligarki yang memiliki kekuatan finansial, koneksi politik lintas partai, hingga jaringan media.

Struktur Satgas PKH yang memadukan kementerian sipil seperti KLHK dan ATR/BPN dengan koordinasi tokoh pertahanan mencerminkan "operasi ekonomi bersenjata kebijakan". Model ini bertujuan memulihkan kedaulatan sumber daya alam dengan pendekatan tegas.

Reformasi Agraria dan Dimensi Geopolitik

Keberhasilan Satgas PKH dapat menjadi awal reformasi agraria sejati dengan menertibkan izin tambang dan perkebunan yang tumpang tindih. Langkah ini juga memiliki dimensi geopolitik eksternal, memperkuat posisi tawar Indonesia terhadap perusahaan multinasional yang beroperasi di sektor sumber daya alam.

Melalui Satgas PKH, Prabowo membangun paradigma baru: kedaulatan sumber daya sebagai fondasi ekonomi nasional. Langkah ini menandai pergeseran dari gaya pemerintahan teknokratis menuju pendekatan geopolitik nasionalistik yang menempatkan negara sebagai aktor utama.