AS Usulkan Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza, Ini Rincian Draft-nya

Amerika Serikat (AS) telah mengedarkan rancangan teks untuk pembentukan pasukan stabilisasi internasional di Gaza. Pengedaran draf ini disampaikan oleh dua diplomat AS yang tidak disebutkan namanya.

Rencana ini akan segera dibahas oleh seluruh 15 anggota Dewan Keamanan PBB serta mitra internasional lainnya. Draf dari AS ini berfungsi sebagai dasar diskusi awal, dan pembentukan pasukan akhirnya memerlukan konsensus penuh dari DK PBB.

Dukungan dan Syarat dari Negara Arab dan Indonesia

Sejumlah negara Arab dilaporkan menyatakan minat untuk bergabung dalam pasukan stabilisasi ini. Namun, mereka menekankan pentingnya dukungan resmi dari PBB sebelum komitmen mereka diberikan.

Secara terpisah, Indonesia juga menegaskan niatnya untuk ikut serta dalam pasukan perdamaian di Gaza. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa partisipasi tersebut harus dilakukan di bawah mandat PBB yang jelas.

Pernyataan Sekjen PBB Antonio Guterres

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menegaskan bahwa setiap entitas yang dibentuk di Gaza harus memiliki legitimasi yang kuat. "Yang kami yakini adalah bahwa entitas apa pun yang dibentuk di Gaza harus memiliki legitimasi mandat dari Dewan Keamanan," ujarnya di Doha, Qatar.

Isi Lengkap Draft Usulan Pasukan Internasional AS untuk Gaza

Draf usulan AS mengungkap sejumlah poin kunci jika pasukan ini terbentuk:

• Masa Tugas hingga 2027: Pasukan akan diberi mandat penuh untuk menjaga keamanan di Gaza hingga tahun 2027.
• Pembentukan Dewan Perdamaian: Sebuah otoritas sementara bernama Dewan Perdamaian akan dibentuk untuk memerintah di Gaza.
• Koordinasi dengan Mesir dan Israel: Pasukan internasional akan bekerja sama dan berkonsultasi penuh dengan pemerintah Mesir dan Israel.
• Tugas Keamanan Perbatasan: Pasukan akan bertugas menjaga keamanan perbatasan, bekerja sama dengan polisi Palestina.
• Pengawasan Bantuan Kemanusiaan: Pasukan akan memastikan bantuan kemanusiaan tepat sasaran, terkoordinasi, dan tidak dialihkan ke wilayah lain.

AS berharap agar usulan pembentukan pasukan internasional di Gaza ini tidak diveto oleh negara-negara anggota DK PBB lainnya.