Firman Tendry Beberkan Potensi Pelanggaran Hukum Proyek KCJB: APBN Terancam, Jokowi Diminta Pertanggungjawaban Konstitusional

- Senin, 03 November 2025 | 10:50 WIB
Firman Tendry Beberkan Potensi Pelanggaran Hukum Proyek KCJB: APBN Terancam, Jokowi Diminta Pertanggungjawaban Konstitusional

Firman Tendry: Pertanggungjawaban Hukum Jokowi atas Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Firman Tendry, Advokat dan pendiri RECHT Institute, menyoroti potensi pelanggaran hukum dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Pakar hukum ini menegaskan negara hukum kehilangan makna ketika hukum hanya membela kekuasaan bukan kebenaran.

Analisis Hukum Proyek Kereta Cepat KCJB

Menurut Tendry, proyek KCJB menunjukkan kegagalan sistemik dan pelanggaran janji politik Presiden Joko Widodo. Tanggung jawab Jokowi dinilai bukan hanya administratif, tetapi juga moral dan konstitusional.

"Proyek KCJB merupakan keputusan politik yang bersumber langsung dari Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi," tegas Tendry dalam pernyataan resminya.

Perubahan Kebijakan dan Dampak APBN

Perpres Nomor 107 Tahun 2015 awalnya menetapkan KCJB dengan skema Business-to-Business tanpa melibatkan APBN. Namun, Perpres Nomor 93 Tahun 2021 merevisi aturan tersebut dan memperbolehkan penggunaan APBN melalui Penyertaan Modal Negara.

"Perubahan kebijakan ini merupakan pelanggaran moral dan konstitusional. Presiden telah mengalihkan risiko korporasi menjadi risiko negara," jelas Tendry.

Pelanggaran Konstitusi dan Preseden Hukum

Tendry menegaskan tindakan ini melanggar asas akuntabilitas fiskal dalam Pasal 23 UUD 1945 dan UU Keuangan Negara. Ia mengingatkan preseden historis dimana kepala negara pernah dimintai pertanggungjawaban hukum.

"Sejarah membuktikan tidak ada jabatan yang kebal hukum. Jika hukum hanya menjadi alat kekuasaan, maka negara hukum tinggal nama," tegasnya.

Pertanggungjawaban Konstitusional Presiden

Menurut Tendry, perubahan sikap pemerintah terhadap KCJB menyimpang dari prinsip good governance. Ia mengutip pandangan Prof. Jimly Asshiddiqie bahwa pertanggungjawaban politik merupakan bagian integral dari pertanggungjawaban konstitusional.

"Dalam negara hukum, kewenangan tanpa tanggung jawab adalah penyalahgunaan kekuasaan. Janji politik dalam Perpres merupakan kontrak moral antara pemimpin dan rakyat," pungkas Tendry.

Editor: Lia Putri

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar