5 Agenda Prioritas Politik Prabowo: Evaluasi Setahun Pemerintahan

Oleh: M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan

Bandung, 3 November 2025

Evaluasi Kinerja Pemerintahan Prabowo Setahun

Forum Tanah Air (FTA), sebuah lembaga yang menghimpun diaspora Indonesia di berbagai negara dengan kedudukan di New York, USA, turut melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan Prabowo selama satu tahun. Evaluasi ini menyoroti aspek politik dan hukum, menghasilkan lima rekomendasi prioritas untuk perbaikan.

Lima Agenda Prioritas Politik dan Hukum Prabowo

Berikut adalah lima hal yang dinilai mendesak untuk segera ditindaklanjuti oleh pemerintahan Prabowo berdasarkan tanggapan responden:

1. Reformasi Polri yang Konkret

Sebanyak 86,7% responden menghendaki reformasi mendalam di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Salah satu klausul penting adalah usulan untuk menempatkan institusi Polri di bawah kementerian, bukan lagi langsung di bawah Presiden, untuk meningkatkan akuntabilitas.

2. Pencopotan Kapolri Listyo Sigit

Desakan untuk mundur atau dimundurkannya Kapolri Listyo Sigit mencapai 95,8%. Desakan ini semakin menguat menyusul sejumlah kasus, termasuk insiden yang menewaskan 10 orang dalam kerusuhan akhir Agustus dan kasus terlindasnya driver ojol.

3. Penuntasan Skandal Ijazah Palsu Jokowi

Sebanyak 92,9% responden mendukung penuntasan isu ijazah palsu yang dikaitkan dengan Presiden Jokowi. Publik dianggap ingin melihat barang bukti dan menginginkan uji forensik independen terhadap dokumen tersebut.

4. Pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka

Gibran dinilai oleh 91,2% responden sebagai figur yang tidak layak menjabat karena dinilai memiliki berbagai cacat, mulai dari konstitusi, administrasi, moral, hak asasi, hingga akademik. Responden mendesak Prabowo untuk mendukung proses pemakzulan.

5. Perombakan Pimpinan Penegak Hukum

Sebanyak 96,5% responden sepakat bahwa penegakan hukum akan membaik jika pimpinan KPK, Jaksa Agung, dan Kapolri diganti pada rezim Prabowo. Law enforcement dianggap sebagai kunci perubahan dari rezim sebelumnya.

Paralel dengan Bidang Lain dan Tantangan Ke Depan

Kelima agenda prioritas di bidang politik dan hukum ini dianggap paralel dengan tuntutan di bidang lain, seperti peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Namun, kelima hal ini dinilai sebagai tuntutan cepat yang mudah direalisasikan asalkan ada kemauan dan keberanian politik.

Desakan untuk Melepaskan Bayang-Bayang Rezim Lama

Evaluasi ini menyimpulkan bahwa pemerintahan Prabowo masih berada dalam "bayang-bayang Jokowi". Untuk itu, diperlukan keberanian untuk melepaskan ketergantungan dan mengganti sejumlah figur kunci di kabinet yang dianggap sebagai orang-orang dari rezim sebelumnya.

Batu Ujian 6 Bulan Ke Depan

Enam bulan ke depan disebut sebagai batu ujian bagi Prabowo. Jika tidak ada satu pun dari lima agenda prioritas ini yang terlaksana, hal itu dinilai sebagai bukti ketidakmampuan dalam memimpin. Rakyat diimbau untuk mengevaluasi kembali dukungannya dan mempertimbangkan solusi konstitusional jika diperlukan.

Jalan untuk mempertahankan dukungan rakyat adalah dengan merealisasikan kelima agenda prioritas tersebut: mundurkan Kapolri Listyo Sigit, lakukan reformasi Polri, ganti pimpinan KPK dan Jaksa Agung, tuntaskan kasus ijazah palsu Jokowi, dan lakukan pemakzulan terhadap Gibran.