Proyek Kereta Cepat Whoosh: Sejarah Kesepakatan Jokowi dengan China dan Perbandingan Proposal Jepang

Sosiolog Perkotaan dari Nanyang Technology University (NTU) Singapura, Profesor Sulfikar Amir, mengungkap fakta menarik tentang proses penandatanganan kerja sama proyek kereta cepat Whoosh antara Indonesia dan China pada 2014. Dalam program ROSI di KompasTV, Sulfikar menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian saat itu, Sofyan Djalil, ketika menandatangani kesepakatan dengan Presiden China Xi Jinping.

Sejarah Awal Kerja Sama Kereta Cepat Indonesia-China

Pertemuan bersejarah antara Jokowi dan Xi Jinping terjadi pada Mei 2014 di Jakarta, bertepatan dengan peringatan Konferensi Asia-Afrika (KAA). Pertemuan ini berlangsung hanya satu bulan setelah kunjungan Jokowi ke China. Menurut Sulfikar, penandatanganan kerja sama pada saat itu menunjukkan bahwa komitmen proyek kereta cepat sudah dimulai jauh sebelum pengumuman resmi dari pemerintah Indonesia.

Sofyan Djalil, yang dilantik sebagai Menko Perekonomian pada 27 Oktober 2014, mendampingi Jokowi dalam proses ini. Karir Sofyan Djalil kemudian mengalami beberapa pergeseran jabatan, dari Menko Perekonomian (2014-2015), Menteri PPN (2015-2016), hingga Menteri ATR (2016-2022).

Dampak Kesepakatan 2014 terhadap Perencanaan Proyek Whoosh

Sulfikar Amir menilai bahwa kesepakatan antara Jokowi dan Xi Jinping pada 2014 memberikan dampak signifikan terhadap perencanaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Menurut analisanya, kesepakatan inilah yang menyebabkan perencanaan proyek menjadi tidak matang dan berujung pada kondisi yang kita lihat sekarang.

Sulfikar membandingkan bahwa perencanaan dari Jepang sebenarnya lebih baik dalam hal penentuan titik berhenti kereta. Ketika Indonesia beralih ke China, studi kelayakan yang mendalam tidak dilakukan secara maksimal. China disebut hanya menggunakan studi kelayakan yang sebelumnya telah disusun oleh Jepang sebagai dasar pembuatan anggaran.

Persaingan Jepang vs China dalam Proyek Kereta Cepat Indonesia

Proyek kereta cepat Indonesia sempat menjadi rebutan antara Jepang dan China. Awalnya, proyek ini merupakan gagasan Jepang di era pemerintahan SBY. Japan International Cooperation Agency (JICA) telah mengeluarkan dana hingga 3,5 juta dolar AS sejak 2014 untuk studi kelayakan bersama Kementerian Perhubungan dan BRIN.

Ketika pemerintahan beralih ke era Jokowi, Indonesia memutuskan membuka lelang terbuka. Jepang mengajukan proposal revisi pada 26 Agustus 2015 dengan tawaran investasi 6,2 miliar dolar AS, pinjaman dengan tenor 40 tahun, dan bunga hanya 0,1% per tahun.

Sementara China mengajukan proposal pada 11 Agustus 2015 dengan tawaran yang lebih murah, yaitu 5,5 miliar dolar AS (yang dalam realisasinya membengkak menjadi 7,27 miliar dolar AS). China menawarkan skema investasi 40% kepemilikan China dan 60% kepemilikan lokal, dengan bunga pinjaman 2% per tahun.

Perbandingan Proposal Jepang dan China:

• Jepang: Skema Government to Government (G to G) sejak awal
• China: Awalnya Business to Business (B to B) berubah menjadi Government to Government (G to G)
• Nilai investasi Jepang: 6,2 miliar USD
• Nilai investasi China: 5,5 miliar USD (membengkak menjadi 7,27 miliar USD)
• Suku bunga Jepang: 0,1% per tahun
• Suku bunga China: 2% per tahun (sekitar Rp 2 Triliun per tahun hanya untuk bunga)