Revisi UU Administrasi Kependudukan: Single ID Number Akan Gantikan Semua Nomor Identitas

Komisi II DPR akan merevisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Rancangan undang-undang ini telah dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026 sebagai prioritas pembahasan.

Apa Itu Single ID Number dan Manfaatnya?

Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa revisi UU ini akan membahas pembentukan Single ID Number. Sistem ini akan memungkinkan masyarakat mengakses seluruh layanan publik hanya dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"Dengan Single ID Number, cukup memiliki NIK saja untuk mengidentifikasi diri sebagai warga negara dalam berbagai keperluan. Misalnya, dengan NIK tersebut kita sudah bisa mengetahui kepemilikan tanah dan sertifikatnya," jelas Rifqi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/10).

Fungsi Lengkap Single ID Number

Single ID Number akan mengintegrasikan berbagai nomor identitas yang selama ini terpisah. Sistem ini tidak hanya akan menggantikan e-KTP, tetapi juga berfungsi sebagai:

• Pengganti NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
• Pengganti nomor paspor
• Identitas perbankan dan keuangan
• Akses untuk seluruh layanan publik di Indonesia

Modernisasi Sistem Kependudukan Indonesia

Konsep Single ID Number menurut Rifqi sudah diterapkan di banyak negara. Penerapan sistem ini merupakan bagian dari modernisasi sistem kependudukan Indonesia yang lebih efisien dan terintegrasi.

"Isunya bukan sekadar e-KTP, melainkan di atasnya ada Single ID Number. Bahkan kartu bank pun cukup dengan ID number ini. Begitu lahir, warga negara langsung diberikan ID number yang berlaku untuk seluruh layanan publik di Indonesia," tegas politisi NasDem tersebut.

Rencana Pembahasan Revisi UU Pemilu

Selain revisi UU Administrasi Kependudukan, Komisi II DPR juga akan membahas revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada tahun depan. Rifqi menyatakan pihaknya sedang mempersiapkan baik secara substansi maupun politik agar kedua RUU ini dapat diselesaikan tepat waktu pada 2026.