Menguak Skandal Tambang Sherly Tjoanda: Kuasa, Uang, dan Kerusakan di Maluku Utara

Dampak Kerusakan Lingkungan dan Penderitaan Rakyat

Aktivitas tambang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serius di Maluku Utara. Di Pulau Gebe, warga kehilangan akses air bersih, sementara di Halmahera, laut tercemar limbah nikel dan wilayah tangkap nelayan menyempit. Hutan-hutan juga gundul akibat eksploitasi berlebihan.

Sherly Tjoanda juga tercatat sebagai pemilik PT Bela Sarana Permai di Desa Wooi, Pulau Obi, Halmahera Selatan. Perusahaan ini memegang konsesi pasir besi dan mineral seluas 4.290 hektare, termasuk wilayah pemukiman warga. Meski masyarakat menolak, protes mereka tidak mendapat respons memadai dari pemerintah.

Kondisi ini mencerminkan institusi ekstraktif yang digambarkan Acemoglu dan Robinson, di mana kekuasaan dan kekayaan hanya berputar di antara elite, sementara rakyat menanggung dampaknya.

Jaringan Bisnis-Politik yang Menguasai Maluku Utara

Sherly Tjoanda bukan satu-satunya pelaku dalam praktik oligarki tambang ini. Ia merupakan bagian dari jaringan bisnis-politik keluarga yang dibangun bersama almarhum suaminya melalui Bela Group. Kelompok ini menguasai tambang emas, nikel, pasir besi, dan kayu bulat di berbagai wilayah Maluku Utara, dengan pengaruh politik yang kuat lintas partai dan jabatan.

Meski UU Administrasi Pemerintahan, UU Pemerintahan Daerah, dan peraturan KPK melarang pejabat publik berbisnis di sektor yang mereka atur, aturan ini seolah tidak berlaku bagi Sherly Tjoanda. KPK, kejaksaan, dan Kementerian Dalam Negeri belum mengambil tindakan tegas, menunjukkan ketimpangan penegakan hukum.

Masa Depan Generasi Maluku Utara yang Terancam

Anak-anak di desa tambang Maluku Utara tumbuh dalam lingkungan tercemar, dengan akses air bersih dan pendidikan yang terbatas. Mereka mewarisi tanah yang rusak, laut yang tercemar, dan udara penuh debu. Oligarki tambang tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengorbankan masa depan generasi mendatang.

Sherly Tjoanda mungkin terus menampilkan senyum dan program pro-rakyat di media, namun di balik itu, demokrasi dan keadilan di Maluku Utara terus tergerus. Rakyat perlu bersatu untuk menuntut transparansi dan keadilan, sebelum kerusakan yang terjadi menjadi permanen.