Revisi UU Polri: Koalisi Sipil Desak Pembatasan Kewenangan dan Akuntabilitas

Koalisi Sipil Reformasi Polri (KORSPRI) mendesak revisi menyeluruh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Tuntutan utama mencakup pembatasan kewenangan Polri dalam tindak pidana khusus, penegasan fungsi intelijen, penempatan Polri di bawah kementerian sipil, serta pembatasan masa jabatan Kapolri.

Enam Poin Krusial Revisi UU Polri

Ketua KORSPRI Laode Kamaludin mengungkapkan enam poin utama dalam revisi UU Polri:

• Pembatasan kewenangan Tipikor, Tipiter, dan Tipidsus - Penyidikan dialihkan ke lembaga khusus seperti KPK
• Pembatasan fungsi intelijen Polri - Hanya untuk bidang keamanan masyarakat
• Penempatan Polri di bawah kementerian sipil - Memperkuat pengawasan sipil
• Pembatasan masa jabatan Kapolri - Maksimal 3 tahun
• Sistem promosi berbasis merit - Berdasarkan kinerja dan integritas

Reformasi Polri untuk Demokrasi yang Lebih Baik

Laode Kamaludin menegaskan bahwa reformasi Polri merupakan bagian penting dari reformasi demokrasi. "Kita ingin Polri yang berpihak pada warga negara, bukan pada kekuasaan," tegasnya dalam pernyataan di Jakarta.

KORSPRI mendesak DPR dan Pemerintah membuka partisipasi publik dalam pembahasan revisi UU Polri. Mereka mengajak masyarakat sipil, akademisi, dan media untuk mengawal proses revisi ini guna mewujudkan penegakan hukum yang adil dan beradab.