Rp 43 Miliar/Tahun! KDM Bocorkan Potensi Emas Desa Rengasjajar Bogor dari Tambang Ini

Desa Rengasjajar Bogor Raup Puluhan Miliar dari Tambang, Ini Rinciannya

Desa Rengasjajar di Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, mendapatkan pemasukan fantastis yang mencapai puluhan miliar rupiah dari aktivitas pertambangan di wilayah Parung Panjang dan sekitarnya. Fakta ini terungkap dalam pertemuan antara Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), dengan Kepala Desa Rengasjajar, Rusli, dan Ahmad Sayani, warga yang sebelumnya viral.

Rincian Pemasukan Desa dari Tambang

Dalam pertemuan tersebut, Rusli menjelaskan sumber pendapatan desa. Pemerintah desa melakukan pungutan resmi sebesar Rp 100.000 untuk setiap tronton (truk besar) yang melintas. Dengan volume sekitar 500 tronton per hari, pemasukan harian desa mencapai Rp 50 juta. Dalam sebulan, angka ini membengkak menjadi Rp 1,5 miliar, atau setara Rp 18 miliar per tahun hanya dari sektor transportasi tambang.

Selain itu, setiap perusahaan tambang yang beroperasi juga menyetor iuran rutin sebesar Rp 5 juta per bulan kepada desa. Dedi Mulyadi kemudian mengalkulasi total pendapatan desa, yang ketika digabung dengan sumber pemasukan lain, diperkirakan mencapai Rp 25 miliar per tahun. Dengan demikian, total pendapatan tahunan Desa Rengasjajar dari aktivitas tambang berkisar di angka Rp 43 miliar.

Dasar Hukum dan Penggunaan Dana

Atas pertanyaan KDM mengenai dasar hukum, Rusli menegaskan bahwa pungutan ini memiliki landasan hukum berupa Peraturan Desa (Perdes) tentang iuran. Dana sebesar itu, menurut Dedi Mulyadi, seharusnya sudah dapat digunakan untuk membangun infrastruktur yang baik. Rusli mengaku telah membangun sembilan masjid menggunakan dana desa.

Latar Belakang Pembekuan Tambang dan Dampaknya

Pembahasan ini muncul setelah Gubernur Dedi Mulyadi secara resmi membekukan sementara operasi perusahaan tambang di Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin. Langkah ini diambil karena banyak truk tambang yang dianggap tidak mematuhi aturan, termasuk mengabaikan Surat Edaran Gubernur.

KDM menegaskan bahwa keputusan final mengenai nasib pertambangan akan didasarkan pada hasil audit dan penelitian ilmiah oleh tim investigatif yang melibatkan pakar dari ITB dan IPB. Pendekatan yang diambil adalah akademis, bukan politis.

Perlindungan untuk Pekerja Terdampak

Menyoroti nasib pekerja, Dedi Mulyadi menyatakan akan bertanggung jawab. Saat ini sedang digodok dua opsi bantuan untuk pekerja yang terdampak penutupan sementara, yaitu pemberian uang tunai sebesar Rp 2-3 juta atau penyaluran ke pekerjaan baru di lingkungan Pemprov Jawa Barat. Proses pendataan warga terdampak, termasuk dari Desa Rengasjajar, saat ini sedang berlangsung.