Pemprov DKI Akan Bahas Rencana Alih Fungsi Bekas Kedubes Inggris untuk MUI

MURIANETWORK.COM - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggelar pertemuan lintas instansi dengan pemerintah pusat untuk membahas rencana penggunaan bekas Gedung Kedutaan Besar Inggris di kawasan Bundaran HI sebagai kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pembahasan ini dinilai penting karena bangunan bersejarah tersebut telah berstatus cagar budaya sejak 2016, sehingga pemanfaatannya harus mengikuti ketentuan pelestarian yang berlaku.

Dukungan Bersyarat dari Pemprov DKI

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa pihaknya pada prinsipnya mendukung keputusan pemerintah pusat. Namun, dukungan itu diberikan dengan catatan bahwa seluruh tahapan administrasi dan aturan terkait cagar budaya harus dipenuhi terlebih dahulu. Hal ini disampaikannya di kawasan Serdang, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/2/2026).

"Pada prinsipnya Pemerintah Jakarta mensupport, mendukung apapun yang menjadi keputusan Bapak Presiden. Tetapi dalam mendukung itu tentunya semua tahapan yang perlu dilalui harus dilalui," jelas Pramono.

Ia menambahkan bahwa status cagar budaya pada bangunan tersebut menjadikan setiap rencana pemanfaatan harus melalui proses koordinasi yang matang. "Termasuk seperti kita ketahui bersama bahwa bekas Kedubes Inggris itu memang sejak tahun 2016 masuk sebagai cagar budaya. Untuk itu nanti harus diselesaikan, dan akan duduk bareng pemerintah pusat dengan Pemerintah DKI Jakarta dan juga instansi terkait," lanjutnya.

Komitmen Presiden untuk Lembaga Umat Islam

Rencana alih fungsi gedung ini berawal dari komitmen Presiden Prabowo Subianto. Dalam acara Munajad Bangsa dan Pengukuhan Pengurus MUI di Masjid Istiqlal, Sabtu (7/2), Presiden menyatakan telah menyiapkan lahan strategis seluas sekitar 4.000 meter persegi di depan Bundaran HI untuk pembangunan gedung MUI dan lembaga-lembaga umat Islam lainnya.