Lemahnya Pengawasan & Penegakan Hukum Era Jokowi: Terbukti Korupsi Edan, Hukuman Mati!

Oleh: Syafril Sjofyan

Koord. Tim Kajian FTA

Tindakan brutal dari aparat Polri dengan melindas pengemudi ojol Affan  Kurniawan sampai meninggal  saat demonstrasi pada malam tanggal 28 Agustus 2025, yang berujung  menjadi  unjuk rasa besar-besaran hampir diseluruh kota besar di Indonesia. 

Menjadi pemberitaan selama dua minggu melalui media mainstream dalam dan luar negeri serta medsos.

Sehari sebelumnya tepatnya tanggal 27 Agustus 2025, Forum Tanah Air (FTA) diundang Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR-RI. 

Sebanyak 20 orang delegasi FTA hadir untuk menyampaikan hasil kajian FTA yang dihimpun dari  aspirasi masyarakat. Lebih awal dari tuntutan 18 7 dari Mahasiswa.

Delegasi FTA yang terdiri dari Ketua Harian Donny Handricahyono, Sekjen Ida NKusdianti, Kabid Organisasi Iskundiarti, Koord. Tim Kajian Syafril Sjofyan, dan beberapa Dewan Pakar;  Dr. Refly Harun, Dr. Chusnul Mariyah, Tim Ahli; Dr. Anthony Budiawan, Dr. Marwan Batubara, HM. Rizal Fadillah, SH dan Edy Mulyadi disertai perwakilan FTA Jatim, Jabar, Yogya , Karina Joedo  (FTA diaspora Timteng), Jhon Masli (FTA diaspora USA).

RDPU dipimpin/ dibuka oleh Ketua BAM DPR-RI Dr. Ahmad Heryawan, Lc., M.Si dikenal sebagai kang Aher (mantan Gubernur Jabar), didampingi oleh Wakil Ketua Adian Napitupulu dan beberapa anggota BAM mengikuti secara daring.  

Kang Aher menyampaikan fungsi BAM DPR- RI yang baru dibentuk pada periode sekarang 2024 -2029 yang pada perode sebelumnya Badan ini tidak ada.

Ada 4 Tugas dan wewenang BAM DPR RI: Menampung Aspirasi Masyarakat. Menghimpun dan Menelaaah Aspirasi. 

Menyampaikan Hasil Penelahaan kepada Alat Kelengkapan Dewan (AKD) terkait. Tindak Lanjut Aspirasi. 

Kedepan BAM berkeinginan untuk meningkatkan kewenangannya. Menurut Kang Aher tepat FTA menyampaikan kajian aspirasi melalui RDPU BAM.

Hasil Kajian FTA sebanyak 10 halaman yang membahas aspirasi tentang kasus Korupsi, Hukum, Politik dan Ekonomi  dibacakan secara bergilir oleh Donny, Syafril, Iskun dan Ida, setelah itu dilengkapi dengan uraian Tim Pakar dan Tim Ahli FTA secara oral.

Menurut Ketua BAM-DPR, Kang Aher, substansi yang disampaikan sangat lengkap ditinjau berbagai aspek & terinci, tidak ada yang ditanggapi. 

Mengenai uraian Tim Pakar & Ahli  agar juga disampaikan juga secara tertulis, disusulkan sebagai bahan telahan tambahan.

Wakil Ketua BAM Adian Napitupulu, menyatakan kajian/ subtansi yang disampaikan oleh delegasi sesuai dengan aspirasi dan pemikirannya, tidak ada yang perlu saya tanggapi. Begitu juga anggota BAM melalui Daring tidak ada tanggapan.  

RDPU ditutup dengan penyerahan dokumen  aspirasi disertai lampiran Hasil Evaluasi FTA  tentang satu semester pemerintahan Prabowo.

Sehubungan selama dua minggu pada awal September jagat media dipenuhi dengan pemberitaan tentang aksi unjuk rasa akhir Agustus dan penangkapan aktivis.

Melalui pertimbangan FTA penyampaian kajian aspirasi masyarakat melalui RDPU dengan BAM DPR RI perlu disebarluaskan melalui pemberitaan media. 

Agar masyarakat ikut mengawasi tindak lanjutnya. Namun karena subtansinya cukup panjang dan detail, kami akan memuat secara berseri.

FTA sebagai komunitas yang tidak berafiliasi atau menjadi “underbow” dari partai, organisasi massa atau lembaga lembaga formal maupun non formal atau menjadi pendukung sosok dan figur tertentu, Forum Tanah Air adalah komunitasyang sangat majemuk. 

Anggota atau pun jaringan FTA bisa mempunyai berbagai latar belakang berbeda, baik dalam pilihan politiknya, basis organisasinya maupun ideologinya.

Forum Tanah Air (FTA), dengan pertimbangan pelik karena luasnya spektrum permasalahan dan kerusakan yang ditinggalkan oleh pemerintahan Joko Widodo sebelumnya, merasa perlu melakukan evaluasi kinerja satu semester pemerintahan Prabowo Subianto, yang hasilnya sudah kami keluarkan pada bulan Mei 2025 yang lalu.

Melalui kajian dan diskusi dengan beberapa pakar dan ahli dibidangnya serta angket melalui kuesioner ke anggota serta jaringan FTA yang tersebar di 5 benua dan 38 provinsi di Indonesia, diperoleh gambaran yang lebih komprehensif, baik secara kualitatif maupun kuantitatif untuk mendukung hasil evaluasi kinerja satu semester pemerintahan Prabowo Subianto.

Angket dengan kuesioner disebar melalui WA grup pada tanggal 1 – 4 Mei 2025 dengan domisili responden yang berpartisipasi dan mengirimkan jawaban, yang tersebar di 15 Negara dan 37 Provinsi di Indonesia. 

Hasil angket juga mencakup kinerja para menteri dan tuntutan agar beberapa menteri segera di reshuffle.

Selanjutnya setelah hasil Evaluasi satu semester Pemerintahan Prabowo disampai kan keberbagai pihak termasuk kepada pemerintahan Prabowo, sampai sekarang FTA tidak berhenti, tetap melakukan kajian dan diskusi serta menerima aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat terutama dari jaringan FTA diaspora di LN dan perwakilan dari provinsi di Indonesia.

Pemaparan FTA berikut ini melalui RDPU dengan BAM DPR RI pada hari ini Rabu, 27 Agustus 2025, diharapkan dapat memberi gambaran yang lebih realistis tentang arah kepemimpinan dan kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto kedepannya dan agar DPR lebih efektif melakukan tugas legislasi dan pengawasan sesuai kehendak rakyat yang diwakili (konstituen).

Berikut beberapa catatan khusus untuk kasus-kasus yang tengah disorot publik dengan penjelasan:

Penegakan hukum khususnya kasus Korupsi perlu konsisten dan tuntas sebagaimana yang menjadi komitmen Prabowo Subianto yang akan mengejar koruptor sampai ke antartika. 

Namun penegakan hukum kasus korupsi masih terindikasi setengah hati terlebih bila sudah melibatkan elite dan petinggi negara dan keterkaitan dengan personal oligarki.

Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terjadi era pemerintahan Jokowi terbukti banyaknya kasus korupsi yang terungkap dengan korupsi luar biasa besarannya, triliunan bahkan mencapai jumlah ratusan Triliun Rupiah. 

Kasus korupsi besar tersebut perlu dituntaskan sampai ke akar-akarnya antara lain, kasus korupsi Pertamina, isu korupsi Jokowi dari OCCRP, kasus dana haji, kasus Judi Online, kasus pengadaan laptop Depdikbudristek, kasus korupsi di Provinsi Sumut dan lainnya. ***