VIRAL di Medsos! Pernyataan Rakyat Jelata Deddy Sitorus Tuai Sorotan

Gelombang kritik ini menambah daftar panjang pernyataan pejabat yang menuai kontroversi di media sosial.

Dalam politik modern, persepsi publik sering kali lebih berpengaruh daripada isi argumen yang sebenarnya.

Menurut pengamat politik dari Universitas Indonesia, yang dimintai tanggapan secara terpisah, bahasa pejabat publik harus lebih hati-hati.

“Kata-kata seperti ini mudah menjadi bumerang. Apalagi di era digital, cuplikan singkat bisa membentuk persepsi luas tanpa konteks penuh,” ujarnya.

Tak sedikit warganet yang bahkan mendesak agar DPR mengevaluasi etika komunikasi para anggotanya.

Sebagian lainnya menganggap polemik ini bukti bahwa jarak antara aspirasi rakyat dan sikap pejabat semakin nyata.

Kasus Deddy Sitorus memperlihatkan betapa cepatnya persepsi publik terbentuk di era media sosial.

Satu kalimat bisa memunculkan badai kritik, sekaligus membuka kembali perdebatan tentang hubungan wakil rakyat dengan konstituennya.

Apakah ini hanya sekadar salah ucap atau gambaran nyata pola pikir sebagian elite politik, publik tentu punya tafsir masing-masing.

Namun yang jelas, bahasa yang digunakan wakil rakyat akan selalu menjadi sorotan, karena mereka tidak hanya mewakili dirinya, tapi juga suara orang banyak.

Bagi masyarakat, pernyataan “rakyat jelata” ini menambah catatan panjang bahwa komunikasi politik tidak boleh sembarangan.

Sebab, kata-kata bisa jadi jembatan, tapi juga bisa jadi jurang.

👇👇

Di videonya, dia beneran menyebut "rakyat jelata". pic.twitter.com/MasKkYdygW

Bisa bisanya nyebut “Rakyat Jelata” padahal gaji dan tunjangan juga dari pajak si Rakyat Jelata itu sendiri.

Dedy Sitorus Anggota DPR-RI dari Partai PDI-P, jangan bandingkan kami (DPR) dengan rakyat Jelata tukang beca atau buruh bangunan pic.twitter.com/fLiIpOvekj

Sumber: HukamaNews