Masyarakat mengalami krisis kepercayaan kepada pemerintah dan instansi penegak hukum imbas polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.
Analis komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga berpendapat, polemik ijazah Jokowi tidak akan mereda meski Bareskrim Polri menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli.
"Sebagian masyarakat tetap tidak percaya ijazah Jokowi asli. Kelompok ini tetap meyakini ijazah Jokowi palsu," kata Jamiluddin kepada RMOL, Minggu 25 Mei 2025.
Ia menilai, ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap pengumuman Bareskrim Polri berkaitan dengan trust.
"Masyarakat yang tetap yakin menyatakan ijazah Jokowi palsu karena sejak awal sudah tidak percaya kepada institusi Polri. Karena itu, apa pun yang dinyatakan Polri kelompok ini tidak akan percaya," kata Jamiluddin.
Ia menambahkan, berbeda halnya dengan kelompok yang sejak awal sikapnya menyakini keaslian ijazah Jokowi.
"Kelompok ini justru menjadikan pernyataan Bareskrim Polri sebagai penguatan atau peneguhan," kata Jamiluddin.
Jadi, lanjut Jamiluddin, bila dua kelompok sikap awalnya berbeda, maka wajar saja mereka memiliki sikap berseberangan terhadap pernyataan Bareskrim Polri.
"Hal ini semata karena predisposisi mereka berbeda sejak awal," sambungnya.
Oleh karena itu, Jamiluddin menilai isu ijazah Jokowi akan terus menjadi polemik bila yang menyatakan asli atau palsu dari lembaga yang kepercayaannya rendah di mata masyarakat.
"Sikap semacam ini akan terus berlanjut bila nanti kasus tersebut diputus di pengadilan. Termasuk bila yang menyatakan hal itu UGM. Hal ini tetap terjadi bila trust pengadilan dan UGM juga dinilai rendah oleh masyarakat," tutup Jamiluddin.
Sumber: rmol
Foto: Fotokopi ijazah S1 Kehutanan Presiden ke-7 RI Joko Widodo/Ist
Artikel Terkait
Mengejutkan! BEM UGM Nyatakan Mosi Tidak Percaya ke Rektor, Ada Apa?
Prabowo Ungkit Punya Hubungan Erat Dengan RRT: Banyak DNA Kita Dari Tiongkok!
Wilayah IKN Kini Marak Prostitusi, PSK Jual Diri Sampai 10 Kali Sehari, Capek tapi Duitnya Lumayan
RI Gandeng China Targetkan Bangun 1.000 Dapur Makan Bergizi Gratis, Kenapa Bukan Lokal?