Kasasi Ditolak, SYL Segera Jalani Hukuman 12 Tahun Penjara dan Bayar Uang Pengganti Rp 44,26 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi  putusan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan kasasi mantan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL).

"KPK menyampaikan apresiasi atas amar putusan majelis hakim pada kasasi dengan terdakwa SYL mantan menteri pertanian, dalam perkara dugaan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian," kata Jurubicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Minggu 2 Maret 2025.

Selain itu, kata Tessa, KPK juga menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan data dan informasi, sehingga penanganan perkara tersebut dapat dilakukan secara efektif.

"Dengan putusan ini, perkara telah inkracht atau berkekuatan hukum tetap, sehingga yang bersangkutan selanjutnya akan menjalani hukuman badan dan pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahannya sesuai putusan majelis hakim tersebut. Kecuali ada upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali (PK)," kata Tessa.

Tessa menilai, selain pemberian efek jera, hukuman pembayaran uang pengganti juga menjadi instrumen dalam peningkatan asset recovery. Dalam modus perkara ini, pemerasan dalam jabatan juga menjadi salah satu fokus pencegahan korupsi yang dilakukan KPK pada area manajemen ASN.

"Selanjutnya, KPK berharap langkah-langkah perbaikan dapat segera dilakukan agar tindak pidana korupsi seperti ini tidak terulang kembali," pungkas Tessa.

Pada Jumat, 28 Februari 2025, Majelis Hakim MA telah membacakan putusan Kasasi dalam perkara yang diajukan SYL. Adapun susunan majelis hakim dengan nomor perkara 1081 K/Pid.Sus/2025, yakni Yohanes Priyana sebagai ketua majelis, Arizon Mega Jaya selaku anggota majelis 1, Noor Edi Yono selaku anggota majelis 2, dan Setia Sri Mariana selaku panitera pengganti.

"Tolak perbaikan. Tolak Kasasi terdakwa," bunyi amar putusan MA.

Majelis Hakim Kasasi menolak permohonan SYL yang meminta perbaikan mengenai redaksi pembebanan uang pengganti sebesar Rp44.269.777.204 (Rp44,26 miliar) ditambah 30 ribu dolar AS, dikurangi dengan jumlah uang yang disita dalam perkara ini yang selanjutnya dirampas untuk negara subsider 5 tahun penjara.