Hasto sebut Jokowi Pelopor Revisi UU KPK untuk Selamatkan Gibran dan Bobby Nasution

Saat mendengarnya, kata Hasto, Jokowi sempat termenung. Menurut Hasto, pertanyaanya itu sangat mengusik perhatian Jokowi.

Tak lama setelahnya, Hasto mengaku mendengar kabar dari salah satu menteri Jokowi bahwa mantan kader PDI Perjuangan itu akan merevisi UU KPK.

“Tetapi beberapa saat kemudian saya menerima salah seorang Menteri. Dan beliau mengatakan kepada saya bahwa sudah mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK. Saat itu dijelaskan berbagai pasal-pasal penting, misalnya bahwa pimpinan KPK tidak otomatis bertindak sebagai penyidik. Kemudian ada beberapa pasal-pasal yang tidak memungkinkan bagi penyidik independen untuk bergabung ke KPK,” ucapnya.

Mendengar hal itu, Hasto lantas menyarankan Jokowi untuk bertemu dengan para anggota DPR RI untuk membahas hal terkait.

“Nah saat itu Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta USD untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK. Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobi. Maka sejarah mencatat bahwa revisi Undang-Undang KPK ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan Pilkada Serentak di mana Mas Gibran dan Mas Bobi berproses menjadi Wali Kota. Maka ketika terpilih menjadi Wali Kota amanlah dari berbagai persoalan hukum karena KPK sudah dilemahkan,”tuturnya.

“Jadi dari keterangan saya, yang saya bertanggung jawabkan secara hukum, secara politik, yang saya bertanggung jawabkan di atas Tuhan yang Maha Kuasa tentang kebenaran pernyataan saya ini meskipun (tanpa bukti rakyat Indonesia bisa mengetahui bahwa pelemahan KPK dilakukan oleh Presiden Jokowi, kemudian dampaknya dituduhkan kepada PD Perjuangan ini, jawaban buat Mas Novel Baswedan,”tambah Hasto.

Sumber: suaranusantara

Foto: Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto/Net