DPR Minta Badan Gizi Nasional Fokus Benahi Tata Kelola, Jangan Bikin Masalah Baru

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) di bawah kepemimpinan Nanik S Deyang untuk memprioritaskan pembenahan tata kelola dan penyelesaian berbagai persoalan yang ditinggalkan oleh pengurus sebelumnya. Ia mengingatkan agar BGN tidak membuat kebijakan baru yang justru berpotensi menimbulkan persoalan baru.

Irma meminta BGN fokus menyelesaikan masalah yang ada, sembari membenahi tata kelola dari sisi fiskal, administrasi, dan sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, evaluasi tidak bisa hanya berfokus pada satu aspek, melainkan harus dilakukan secara paralel.

“Saya memahami pengurus baru tidak gampang untuk menjelaskan laporan keuangan tahun 2025. Tapi yang menjadi fokus saya adalah bagaimana strategi BGN baru, pengurus baru ini, menyelesaikan semua masalah yang ditinggalkan oleh pengurus lama,” kata Irma dalam rapat bersama BGN, Jumat (17/7).

Ia menekankan bahwa pembenahan tata kelola harus berjalan beriringan dengan penyelesaian masalah yang saat ini dihadapi BGN, termasuk keluhan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Evaluasi tata kelola seharusnya dilakukan dari sisi fiskal, administrasi, dan SDM. Itu harus dilakukan secara paralel. Enggak bisa tata kelola duluan yang diselesaikan, tapi solusi untuk semua masalah yang ada hari ini tidak juga diselesaikan,” ujarnya.

Irma juga menyoroti wacana pembangunan dapur baru di sekolah-sekolah untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, usulan tersebut masih sebatas arahan Presiden untuk dikaji, sehingga belum perlu diwujudkan sebelum persoalan lama diselesaikan.

“Pak Presiden baru minta dikaji, tapi jangan deh, jangan bikin masalah baru,” tegasnya.

Politikus Partai NasDem itu mempertanyakan sejumlah rencana pengadaan seperti motor listrik, tablet, dan sepatu yang dipaparkan dalam rapat. Ia menilai berbagai rencana tersebut perlu memiliki dasar dan tujuan yang jelas agar tidak menimbulkan kebingungan.

“Pasti bingung, ini dipergunakan untuk apa, kenapa harus diambil keputusan seperti ini, contohnya motor listrik, kemudian tablet, kemudian sepatu dan lain sebagainya,” katanya.

Irma kembali menekankan bahwa prioritas utama BGN adalah memperbaiki tata kelola dari sisi anggaran, SDM, dan administrasi, sembari menyelesaikan berbagai persoalan yang ada. Ia mengingatkan bahwa Komisi IX DPR turut menjadi sorotan masyarakat ketika program MBG menemui kendala, karena komisi tersebut memiliki fungsi penganggaran, legislasi, dan pengawasan.

“Perbaiki tata kelolanya mulai dari anggarannya, SDM-nya, kemudian tata kelolanya. Tapi harus berbanding lurus dengan bagaimana bapak-ibu menyelesaikan persoalan hari ini yang ada,” ujarnya.

Irma menegaskan Komisi IX akan terus mengawal pelaksanaan program MBG agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dengan tata kelola yang profesional. Ia berharap koordinasi antara BGN dan DPR semakin diperkuat, termasuk penyampaian kebijakan strategis seperti Peraturan Presiden kepada anggota dewan.

“Kami mengawal penuh pengelolaan Makan Bergizi Gratis ini karena betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Tapi pengelolaannya harus diubah. Harus profesional dan tahu bagaimana menyelesaikan kasus-kasus, masalah-masalah birokrasi,” tuturnya.