BGN Bantah Hentikan Program Makan Bergizi Gratis Secara Permanen

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Mayjen TNI Trenggono menegaskan bahwa penghentian sementara sejumlah proses dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk moratorium Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru, bukan bersifat permanen. Langkah ini diambil untuk memberi ruang evaluasi dan penataan ulang.

“Yang jelas kita menjawab bahwa tentang penghentian sementara ini bukan seterusnya, jadi penghentian sementara. Kita berikan waktu dong untuk menata kembali,” ujar Trenggono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7). Ia merespons keluhan sejumlah mitra penyelenggara MBG yang sebelumnya disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR.

Trenggono mengatakan BGN akan mengecek dan menata ulang sekitar 27 ribu SPPG yang telah terdata. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap pelaksanaan program di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). “Sejumlah 27.000 sekian ini akan kita cek lagi, kita tata kembali. Kemudian juga untuk SPPG yang lain-lain seperti yang 3T ini, ya, kemudian yang lainnya juga akan kita berikan waktu. Tolong berikan kami waktu untuk menata semuanya,” kata dia.

Ia juga meminta para mitra tidak menilai BGN menutup ruang komunikasi. Menurut Trenggono, BGN tetap membuka kesempatan berdialog, namun akan menentukan waktu yang tepat setelah proses penataan berjalan. “Gitu, jadi sekali lagi, tolong mungkin para mitra juga bukannya kita tidak mau berkomunikasi, tidak. Kita juga memberikan kesempatan, namun nanti kita carikan waktu yang tepat supaya kita bisa berdialog dengan baik,” tutur dia.

Sebelumnya, sejumlah asosiasi pengelola SPPG alias dapur MBG menghadiri RDP dengan Komisi IX DPR pada Selasa (14/7). Mereka mengeluhkan kemitraan yang tidak sejajar. Ketua Umum Asosiasi Mitra BGN, Syawaluddin, mengeluhkan pengelola dapur selalu disalahkan apabila ada kejadian luar biasa (KLB), seperti keracunan massal. “Ini soal kemitraan yang tidak adil antara kami mitra dengan Badan Gizi Nasional,” ucap dia dalam rapat. “Satu yang menjadi catatannya bahwa, ini adalah Badan Gizi Nasional hanya punya program. Yang punya fasilitas itu kami. Di dalam segala hal kami yang terluka. Dalam segala hal kami yang dianggap sebagai biang keroknya. Ada keracunan, mitra yang dianggap salah,” tambahnya. Padahal, menurutnya, pengelola dapur hanya menyediakan fasilitas untuk berjalannya program MBG. Ia pun meminta agar kesalahan menjadi tanggung jawab bersama.