Menteri LH Jumhur Hidayat Dorong Moratorium Penebangan Hutan Demi Lingkungan

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Moh Jumhur Hidayat, menyatakan harapannya agar ada moratorium penebangan hutan atau moratorium deforestasi. Pernyataan itu disampaikan saat memberikan kuliah umum dan diskusi ilmiah dengan akademisi serta organisasi masyarakat sipil di Universitas Harkat Negeri, Kampus Mataram, Kota Tegal, Jumat.

"Saya berharap tidak buru-buru menebang hutan. Mudah-mudahan ada moratorium penebangan hutan atau moratorium deforestasi. Wah bisa jadi headline tuh, menteri lingkungan hidup meminta ada moratorium deforestasi. Ya gapapa silakan saja. Kan saya hanya berharap dan bukan bertentangan dengan yang suka nebang-nebang hutan. Siapa tahu didengar dan itu jadi lebih baik buat kita semua," ujar Jumhur.

Pernyataan itu muncul sebagai tanggapan atas pertanyaan peserta diskusi mengenai penebangan hutan untuk diganti dengan tanaman sawit demi menciptakan bioenergi, seperti bioetanol. Jumhur menjelaskan bahwa bukan hanya sawit yang dapat dijadikan bioenergi, melainkan juga jagung dan tebu.

"Intinya nanti akan ada hitungannya, deltanya berapa. Misalnya menebang hutan, hijaunya hilang, tapi kemudian menanam hutan yang lain yang juga bisa menyerap emisi tapi juga sekaligus bisa menghasilkan bahan bakar yang rendah emisi karena sebelumnya kita memakai BBM berbahan bakar fosil," kata Jumhur.

Ia menambahkan, nantinya akan dihitung perbandingan penggunaan berbagai jenis sumber bahan bakar. Misalnya, dari batu bara ke minyak bumi, lalu ke bioetanol, sehingga akan terlihat berapa delta pengurangan emisi yang dicapai. "Ingat ada kemungkinan dalam level tertentu energi fosil juga bisa habis. Minyak bisa habis, batu bara habis, semua habis. Jadi yang tidak habis kalau kita bertanam kemudian menghasilkan sawit atau jagung atau tanaman lain yang bisa diproses untuk dijadikan energi," jelas Jumhur.

Bersamaan dengan itu, ia juga mendorong pengembangan teknologi energi terbarukan seperti panel surya, angin, dan panas bumi. Semua upaya ini, kata Jumhur, merupakan dinamika manusia untuk bisa bertahan hidup.

Dukungan Akademisi dan Pemerintah Daerah

Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said, mengatakan bahwa dunia saat ini menghadapi persoalan lingkungan yang datang bersamaan, yakni perubahan iklim, peningkatan jumlah penduduk, dan kerusakan ekologi. "Kami meyakini tantangan yang dihadapi Pak Jumhur tidak mudah. Sebagai bagian dari komunitas akademisi, kami ingin membantu memberikan support apapun yang bisa kita lakukan," ujar Sudirman.

Menurut Sudirman, bangsa yang maju harus mampu menjaga keseimbangan antara epistemologi, ekonomi-kesejahteraan, dan ekologi. "Sekarang Pak Jumhur Hidayat dan tim sedang berjuang membuat ekologi jadi recovery, bangkit kembali, pulih kembali. Kita bisa dengarkan pandangan beliau bagaimana menjaga dan merawat bumi sebagai tempat hidup kita bersama," kata Sudirman.

Sekretaris Daerah Kota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono, mengungkapkan bahwa produksi sampah Kota Tegal mencapai 177 ton per hari. Ketika bergabung dengan aglomerasi Kabupaten Tegal yang memproduksi 670 ton per hari, dan Kabupaten Brebes dengan 1.300 ton per hari, totalnya menjadi sangat besar. "Kami ingin menjadi aglomerasi yang bersama-sama ingin mengolah sampah menjadi produk energi terbarukan, berupa PSEL (Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik) yang masih dalam progres. Semoga bisa terealisasi dalam waktu tidak terlalu lama," kata Agus.

Dalam menghadapi perubahan iklim, Agus menyebut sejumlah upaya mitigasi dan adaptasi yang dilakukan, seperti menanam ribuan mangrove di kawasan pantai melalui kegiatan mageri segoro untuk menjaga ekosistem pesisir dan mengurangi abrasi. Selain itu, ada gerakan Caping Cinta yang fokus pada penanaman pohon serentak di sekolah, perkantoran, dan tempat usaha. Setiap usaha didorong menanam minimal lima pohon. Dalam waktu singkat, sebanyak 4.201 pohon berhasil ditanam dalam satu minggu. "Juga melakukan penambahan ruang terbuka hijau, dengan komitmen Wali Kota Tegal menegaskan bahwa setiap industri, 40% lahan di antaranya harus menjadi lahan terbuka hijau," pungkas Agus.