Pemerintah Provinsi Jawa Timur menambah kuota bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar sebesar 300.000 kiloliter untuk mengatasi antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU, khususnya di Surabaya. Langkah ini diambil menyusul lonjakan permintaan yang melampaui pola normal, terutama di jalur logistik dan kawasan pelabuhan.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan, distribusi solar ditingkatkan dari 2,4 juta kiloliter menjadi 2,7 juta kiloliter. Kenaikan permintaan terjadi pada pertengahan 2026, dengan titik kritis di jalur logistik dan sekitar pelabuhan.
“Kami melihat ada pola pembelian solar yang meningkat dari kondisi sewajarnya sehingga distribusi menjadi prioritas di jalur logistik dan kawasan pelabuhan,” ujar Emil dalam keterangannya.
Selain peningkatan konsumsi, kendala distribusi juga terjadi pada armada pengangkut dari depo ke SPBU. Untuk mengatasinya, Pemprov menyiapkan tambahan armada yang difokuskan melayani SPBU di kawasan pelabuhan dan sekitar jalan tol.
Distribusi solar bersubsidi saat ini diprioritaskan ke wilayah-wilayah vital agar tidak mengganggu arus logistik, termasuk distribusi sembako dan bahan kebutuhan pokok. Emil menambahkan, Pemprov terus memantau ketersediaan solar di SPBU. Jika kelangkaan masih berlanjut, pemerintah akan berkoordinasi dengan BPH Migas dan Kementerian ESDM untuk melakukan stabilisasi, termasuk kemungkinan penambahan kuota biosolar bersubsidi.
Artikel Terkait
Kebakaran Hutan di Bromo Capai 1.121 Hektare, TNBTS Kembali Dibuka
Karhutla Bromo Meluas, 942 Hektare Lahan Hangus
Lima Warga Jatim Rugi Rp3,5 Miliar akibat Penipuan Rekrutmen Instansi Pemerintah
Jawa Timur Juarai Kategori Elite IMC 2026, Jawa Barat Kampiun Perolehan Medali