Tragedi Peserta Latsarmil KDMP, Pengamat: Usut Tuntas tapi Jangan Vonis Kebijakan

Pengamat ekonomi dan koperasi Dr. Bahtiar Maddatuang menilai kematian lima peserta dalam latihan dasar militer bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) harus diusut secara terbuka dan independen. Namun, ia menegaskan peristiwa itu tidak bisa langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa program latsarmil sama sekali tidak relevan.

Bahtiar menyampaikan pandangan itu sebagai tanggapan atas kritik yang menilai pelaksanaan latsarmil tidak relevan setelah muncul korban jiwa. Menurut dia, kesimpulan yang langsung menolak keseluruhan program hanya dari satu tragedi merupakan generalisasi yang terlalu cepat dalam logika kebijakan publik disebut hasty generalization.

Ia menegaskan tidak boleh ada toleransi terhadap kematian peserta dalam program pendidikan dan pelatihan negara. Jika benar terdapat kelalaian, kesalahan prosedur, atau pelanggaran standar keselamatan, maka penyebabnya wajib diinvestigasi secara transparan dan pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban.

Bahtiar bedakan cacat pelaksanaan dan cacat kebijakan

Menurut Bahtiar, kegagalan dalam pelaksanaan atau implementation failure tidak otomatis membuktikan bahwa tujuan atau konsep kebijakan yang dirancang pemerintah juga salah. Dalam ilmu administrasi publik, kata dia, terdapat perbedaan mendasar antara cacat implementasi dan cacat kebijakan, sehingga keduanya tidak bisa dipertukarkan begitu saja.

Dari sudut pandang itu, tragedi yang menewaskan peserta pelatihan seharusnya menjadi pintu masuk untuk mengaudit pelaksanaan program, bukan langsung memvonis seluruh desain pembinaan calon manajer koperasi sebagai sesuatu yang keliru sejak awal. Ia menilai evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk pada prosedur keselamatan dan standar pelatihan di lapangan.

Bahtiar juga menolak anggapan bahwa pelatihan kedisiplinan tidak punya hubungan dengan pengelolaan koperasi. Menurut dia, manajer koperasi modern tidak cukup hanya dibekali kemampuan teknis seperti akuntansi, pemasaran, dan manajemen usaha, tetapi juga membutuhkan integritas, kepemimpinan, kemampuan bekerja di bawah tekanan, etika pelayanan publik, serta kemampuan koordinasi lintas sektor.

Pembentukan karakter dinilai tetap relevan bagi calon manajer koperasi

Ia menilai berbagai lembaga pendidikan kepemimpinan di dunia juga memakai pendekatan pelatihan berbasis disiplin, simulasi lapangan, maupun pendidikan semi-militer. Menurut Bahtiar, pendekatan semacam itu bukan untuk menjadikan peserta sebagai prajurit, melainkan membentuk karakter kepemimpinan, daya tahan mental, dan kemampuan mengambil keputusan dalam situasi tertekan.

Karena itu, ia berpandangan pembentukan karakter bagi calon manajer KDMP tetap memiliki relevansi selama dilakukan dengan metode yang aman, profesional, menghormati hak asasi manusia, dan tunduk pada standar keselamatan. Dalam konteks itu, yang harus dibenahi adalah cara pelaksanaannya, bukan serta-merta menolak tujuan pembinaan itu sendiri.

Bahtiar juga menilai anggapan bahwa keterlibatan unsur militer dalam pendidikan karakter otomatis melemahkan supremasi sipil perlu dibuktikan lebih kuat. Menurut dia, supremasi sipil dalam negara demokrasi diukur dari siapa yang menetapkan kebijakan dan bagaimana mekanisme akuntabilitas berjalan, bukan semata karena ada peran lembaga pertahanan dalam bagian tertentu dari pelatihan.

Kritik terhadap KDMP dinilai sah, tetapi perlu diarahkan pada pengawasan

Terkait kritik bahwa KDMP merupakan program top-down, Bahtiar menilai hal itu perlu dilihat lebih berimbang. Ia menyebut dalam banyak negara, pembangunan koperasi strategis pada tahap awal memang kerap memperoleh intervensi negara, baik melalui pembiayaan, pendampingan, maupun penguatan kelembagaan.

Menurut dia, yang lebih menentukan keberhasilan bukan semata apakah inisiatif berasal dari pemerintah atau masyarakat, melainkan kualitas tata kelola, transparansi, profesionalisme, dan partisipasi anggota setelah koperasi berjalan. Karena itu, kekhawatiran mengenai potensi inefisiensi, korupsi, dan dampaknya terhadap usaha kecil justru seharusnya diarahkan untuk memperkuat sistem audit, pengawasan, dan evaluasi program.

Bahtiar menegaskan respons yang lebih proporsional terhadap tragedi peserta meninggal adalah mengusut penyebab kematian secara independen, mengevaluasi standar keselamatan pelatihan, menyesuaikan intensitas maupun metode pendidikan jika ditemukan kelemahan, serta tetap mempertahankan materi pembentukan karakter yang relevan dengan penguatan materi manajemen koperasi, kewirausahaan, keuangan, dan pelayanan anggota.

Dalam pandangannya, negara membutuhkan manajer koperasi yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga memiliki integritas, disiplin, kepemimpinan, dan tanggung jawab moral. Karena itu, tragedi yang terjadi semestinya dijadikan momentum untuk memperbaiki kualitas implementasi program, bukan alasan untuk menghakimi keseluruhan desain pembinaan tanpa evaluasi yang komprehensif.