Rp268 Triliun untuk MBG, Hanya 16,7 Persen yang Jadi Makanan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai solusi gizi anak Indonesia menghadapi ironi besar: dari anggaran Rp268 triliun pada 2026, hanya sekitar 16,7 persen atau Rp44,7 triliun yang benar-benar menjadi makanan di piring anak. Sisanya terserap untuk biaya operasional, infrastruktur, dan sistem pendukung.

Temuan ini bermula dari pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang. Saat menjelaskan penghentian sementara MBG selama libur sekolah, ia menyebut negara menghemat Rp3 triliun dalam 21 hari. Angka itu, jika dirinci, menunjukkan belanja harian yang berhenti saat dapur tidak beroperasi adalah Rp142,85 miliar yang merupakan komponen bahan makanan langsung.

Dengan asumsi 313 hari layanan efektif setahun, total belanja makanan diperkirakan Rp44,7 triliun. Bandingkan dengan pagu Rp268 triliun, porsinya hanya 16,7 persen. Artinya, dari setiap Rp100, hanya Rp16-17 yang berubah menjadi nasi, lauk, sayur, atau susu.

Ironi ini mencuat karena program bernama "Makan Bergizi Gratis" justru lebih banyak membiayai sistemnya sendiri. "Dapur menjadi lebih mahal daripada isi piringnya," tulis Rudi Sinaba dalam analisisnya. Biaya listrik, gas, transportasi, tenaga masak, distribusi, dan administrasi mendominasi, sementara nilai gizinya dipertanyakan.

Di lapangan, menu yang diterima sekolah seringkali sangat ekonomis: roti, susu UHT, atau protein hewani minim. Publik pun bertanya, apakah keterbatasan ini akibat struktur anggaran yang terlalu berat pada biaya non-pangan?

Fenomena ini disebut goal displacement dalam kebijakan publik: instrumen mengambil alih tujuan. Sistem yang seharusnya melayani anak-anak malah sibuk mempertahankan diri. "Yang penting dapurnya sehat, urusan isi piring nanti menyusul," sindir Sinaba.

Persoalan semakin runcing karena program ini pernah diterpa dugaan korupsi pengadaan yang menyeret pejabat BGN periode sebelumnya. Meski pimpinan baru telah melakukan moratorium, audit internal, dan efisiensi, transparansi anggaran masih menjadi tuntutan utama. Publik ingin tahu rincian: berapa untuk makanan, operasional, sewa, dan pengawasan.

"Rakyat tidak sedang membeli cerita keberhasilan. Mereka membayar melalui pajak dan utang negara. Yang diminta bukan pujian, melainkan kejelasan," tegas Sinaba. Nama program adalah janji moral. Ukuran keberhasilan MBG bukan megahnya dapur, melainkan seberapa bergizi makanan yang sampai ke mulut anak-anak Indonesia.