Gajah Merah di Papan Catur Lampung: Antara Mitos dan Politik Kontemporer

Lampung tiba-tiba menjadi papan catur. Di atas tanah yang menyimpan jejak gajah Sumatera, Way Kambas, dan ingatan panjang tentang satwa agung penjaga rimba, Presiden Joko Widodo turun ke gelanggang politik bersama partai berlambang gajah merah. Peristiwa itu tidak lagi cukup dibaca sebagai kunjungan biasa. Ia berubah menjadi teks. Dan seperti setiap teks politik, ia meminta dibaca bukan hanya dengan mata, melainkan juga dengan ingatan kebudayaan.

Gajah bukan binatang sembarangan dalam peradaban manusia. Ia hadir sebagai Airavata, gajah putih surgawi tunggangan Dewa Indra, pembawa awan, hujan, dan kesuburan. Ia hadir sebagai Ganesha, dewa berkepala gajah, pembuka jalan, pelindung ilmu pengetahuan, sekaligus penyingkir rintangan. Dalam tradisi Buddha, gajah putih mengiringi mimpi suci Ratu Maya sebelum kelahiran Siddhartha Gautama. Dalam Al-Qur’an, gajah hadir dalam kisah Abrahah: kekuasaan besar yang hendak merobohkan rumah suci, tetapi akhirnya remuk oleh batu-batu kecil dari langit.

Maka ketika gajah diberi warna merah dan masuk ke panggung politik Indonesia, ia tidak lagi sekadar logo. Ia menjadi tanda. Dalam bahasa Roland Barthes, tanda tidak pernah berhenti pada denotasi. Ia selalu bergerak menuju konotasi, lalu membeku menjadi mitos. Gajah merah mula-mula hanya gambar partai. Tetapi ketika ia berjalan bersama figur besar, di tanah Lampung, di tengah kebun politik yang telah lama dihuni banteng, beringin, garuda, dan Ka’bah, ia berubah menjadi mitologi baru: mitos tentang kekuatan muda yang ingin tampak besar, tentang kecerdikan yang ingin disebut pembuka jalan, tentang langkah politik yang tidak lurus, melainkan diagonal seperti gajah dalam permainan catur.

Dalam catur, gajah tidak berjalan ke depan seperti prajurit. Ia juga tidak meloncat seperti kuda. Ia menyusur garis miring, menembus ruang dari sudut ke sudut. Ia bisa tampak diam lama, tetapi sekali jalan dapat memotong medan secara panjang. Di sini politik memperoleh metaforanya yang paling halus: langkah besar tidak selalu datang dari garis lurus. Kadang ia datang dari diagonal yang nyaris tidak diperhatikan.

Jokowi yang turun di Lampung, dalam bingkai ini, dapat dibaca sebagai pemain yang sedang menguji diagonal baru. Bukan lagi semata-mata garis kekuasaan lama, bukan pula sekadar nostalgia istana, tetapi percobaan membaca ulang papan politik setelah kekuasaan formal berpindah tangan. Lampung menjadi semacam alun-alun simbolik: tempat gajah konservasi hidup, tempat gajah politik berjalan, tempat warna merah menemukan gema baru di antara sejarah banteng merah dan garuda merah.

Namun pertanyaan hermeneutiknya tetap menggoda: gajah merah itu hendak dibaca sebagai Ganesha atau sebagai Abrahah? Sebagai pembuka jalan atau sebagai kekuatan besar yang terlalu percaya diri? Sebagai simbol kecerdasan politik atau sebagai hewan besar yang sedang gelisah mencari hutan baru? Jawabannya tidak selesai dalam satu peristiwa. Politik, seperti mitologi, selalu bekerja dalam lapisan-lapisan tanda.

Yang jelas, setiap simbol besar selalu mengandung risiko besar. Ganesha dihormati karena kebijaksanaan. Airavata dimuliakan karena membawa hujan. Tetapi gajah Abrahah dikenang karena menjadi bagian dari ambisi yang berlebihan. Di sinilah politik simbolik diuji: apakah gajah merah akan menjadi lambang pembuka jalan demokrasi baru, atau justru menjadi mitos kekuasaan baru yang tergelincir oleh berat tubuhnya sendiri.

Di kebun politik Indonesia, banteng belum kehilangan tanduknya. Beringin belum tentu tumbang hanya karena ada angin baru. Garuda tetap menjadi burung tinggi yang mengawasi cakrawala. Ka’bah, dalam sejarah simbolik partai, tetap menyimpan aura sakralitas politik umat. Maka gajah merah tidak berjalan di tanah kosong. Ia masuk ke hutan tanda yang telah lama dihuni makhluk-makhluk mitologis politik Indonesia.

Dan Lampung, dengan segala ironi dan keanggunannya, menjadi panggung pertama dari tafsir itu. Di sana gajah tidak hanya hidup di taman nasional. Ia juga hidup dalam bahasa politik. Ia berjalan di antara poster, pidato, kamera, sorak massa, dan kalkulasi kekuasaan. Ia menjadi tanda yang belum selesai, mitos yang sedang disusun, dan mungkin juga peringatan: bahwa dalam politik, bahkan seekor gajah pun bisa tampak agung atau tampak cemas, tergantung siapa yang menungganginya, ke mana ia diarahkan, dan apakah ia masih mendengar suara hutan tempat ia berasal.

Terlepas dari berbagai penolakan dan dukungan rakyat Indonesia, khususnya Lampung yang sedang melayani tamu besar Gajah Merah di penghujung Juni 2026 ini, berbagai pekerjaan rumah PSI ke depan masih cukup banyak. Gajah Merah memang harus berjuang langsung menghadapi polemik yang terus membuncah atas ijazah Jokowi di Gajah Mada serta narasi samar atas kedekatan relasi antara Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jeffry Geovani dengan Samsul Nursalim Grup yang merepresentasikan PT Holding Gajah Tunggal.

Semiotika politik Gajah Merah PSI menjadi indah sebagai diskusi dan kajian. Semiotika dan hermeneutika atas Gajah Merah PSI, ijazah Jokowi di Gajah Mada, langkah gajah catur politik PSI di Kota Gajah, dan sang pembina PSI dengan Grup Gajah Tunggal. Khayalan dan imajinasi kita bisa melayang-layang di antara Gajah Abrahah, Gajah Putih Thailand, Gajah dalam mimpi yang mengiringi kelahiran Buddha Gautama, Pasukan Gajah kerajaan Majapahit, ataupun Gajah Jumbo yang ada dalam film Dumbo si Gajah Terbang.

Yang jelas, Sang Gajah Merah telah berlaga pertama di Lampung Kota Gajah, wilayah Sumatera yang dekat dengan Bumi Sriwijaya. Pertanyaannya kemudian, raja penunggang Gajah Merah ini nanti merupakan representasi dari Wangsa Sriwijaya atau Wangsa Mataram dan Majapahit? Mari kita tanyakan pada rumput yang bergoyang-goyang di tengah padang rumput Way Kambas sebagai peradaban terbesar Gajah di Indonesia.