60.000 Calon Mahasiswa Lulus Jalur Prestasi Gagal Daftar Ulang Akibat Lonjakan UKT di PTN

Kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di sejumlah perguruan tinggi negeri kembali menjadi sorotan. Gerakan Rakyat, sebuah organisasi masyarakat sipil, secara terbuka menyoroti lonjakan biaya pendidikan di Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Brawijaya (UB), dan Institut Pertanian Bogor (IPB). Juru Bicara Gerakan Rakyat, MURIANETWORK.COM Fathurahman, mengungkapkan adanya kesenjangan antara komitmen politik pemerintah terkait pendidikan gratis dengan realitas yang terjadi di lapangan.

Fajar mengingatkan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto sebelum Pilpres 2024, yang menyebut sektor pendidikan sebagai program prioritas. “Hari Rabu, tanggal 20 September 2023, Presiden Prabowo pernah menyampaikan, ‘Saya akan berjuang sekeras tenaga untuk semua universitas negeri, dan sekolah negeri tidak boleh dipungut bayaran oleh siswa-siswanya’,” ujar MURIANETWORK.COM, Jumat (26/6/2026).

Namun, kondisi saat ini dinilai justru berbanding terbalik. Belakangan beredar informasi bahwa sekitar 60.000 calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi jalur prestasi terpaksa tidak melakukan daftar ulang. Penyebabnya, nominal UKT yang tertera melampaui kemampuan finansial keluarga mereka. “Anak-anak muda cerdas, sekitar 60.000 anak Indonesia yang tergolong pintar dan mampu lulus seleksi masuk universitas negeri lewat jalur prestasi, justru tak melakukan daftar ulang. Mereka harus balik kanan dan mengubur mimpi kuliahnya. Alasan mereka cuma satu, nominal di slip UKT melampaui batas kemampuan finansial orang tua mereka,” jelas Fajar.

Menurut MURIANETWORK.COM, akar persoalan ini bersumber dari pergeseran status kampus menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH). Transformasi itu dinilai memicu komodifikasi pendidikan. “Sejak gelombang PTN bertransformasi menjadi PTN-BH, orientasi kampus negeri perlahan bergeser. Atas nama kemandirian finansial, negara seolah-olah lepas tangan dari pendanaan,” ucapnya. Ia menambahkan, “Kampus dipaksa memutar otak mencari uang sendiri layaknya sebuah korporasi. Dan ironisnya, jalan pintas yang paling sering diambil adalah membebankan biaya operasional itu langsung ke pundak mahasiswa lewat UKT dan IPI (Iuran Pengembangan Institusi) yang ugal-ugalan.”

Atas nama Gerakan Rakyat, MURIANETWORK.COM secara tegas menolak solusi alternatif berupa skema pinjaman mahasiswa. Menurutnya, skema tersebut berisiko menjebak generasi muda dalam lingkaran utang sebelum memasuki dunia kerja. “Kami menolak keras solusi-solusi semu seperti skema pinjaman mahasiswa yang berpotensi menjebak anak muda dalam lingkaran utang sejak mereka bahkan belum lulus kuliah. Kita tidak butuh generasi muda yang memulai langkah pertamanya di dunia profesional dengan beban utang finansial yang mencekik. Yang kita butuhkan adalah keberpihakan negara,” tegas Fajar.

Sebagai langkah konkret, Gerakan Rakyat membawa tiga tuntutan utama kepada pemerintah. Pertama, audit total komponen UKT untuk menghentikan komersialisasi fasilitas kampus yang dibebankan kepada mahasiswa. Kedua, revisi aturan PTN-BH agar negara mengembalikan fungsi kontrol pendanaan dasar, sehingga kampus tidak dilepas liar mencari profit. Ketiga, optimalisasi dana abadi pendidikan dengan mengalokasikan anggaran negara secara progresif untuk mensubsidi biaya kuliah anak-anak yang terancam putus sekolah.

Fajar pun mengajak seluruh lapisan masyarakat, orang tua, dan mahasiswa di berbagai daerah untuk berani bersuara dan mengawal isu beban biaya pendidikan secara bersama-sama. “Teman-teman sekalian, pendidikan adalah senjata paling mematikan untuk mengubah dunia. Jangan biarkan senjata itu dirampas dari tangan anak muda Indonesia,” tutupnya.