Menkeu Bentuk Tim Khusus Awasi Anggaran Makan Bergizi Gratis, Libatkan DJPb dan DJKN

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membentuk tim khusus untuk mengawasi penggunaan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh daerah. Langkah ini diambil untuk menjawab berbagai keluhan yang muncul selama pelaksanaan program sekaligus memastikan pengawasan berjalan lebih terstruktur dan tidak hanya menjadi tanggung jawab Badan Gizi Nasional (BGN).

Tim pengawas tersebut akan mulai bekerja pekan depan. Pengawasan akan melibatkan jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang tersebar di kabupaten dan kota. Purbaya menegaskan pengawasan sengaja diperluas agar evaluasi program tidak berhenti di internal BGN. Menurut dia, pengawasan dari unsur Kementerian Keuangan dibutuhkan untuk memperkecil konflik kepentingan sekaligus memberi gambaran yang lebih objektif terhadap pelaksanaan MBG di lapangan.

“Jadi pengawasannya akan lebih terstruktur, dan kan yang ngawasin bukan BGN sendiri, jadi tempat saya. Kita enggak akan kongkalikong. Kalau yang ngawasin BGN sendiri kan ada vested interest,” kata Purbaya dalam taklimat media di Jakarta.

Tim tersebut tidak hanya memantau penyaluran anggaran, tetapi juga akan mengevaluasi operasional program dan tingkat serapan belanja MBG di daerah. Evaluasi itu direncanakan dilakukan secara berkala setiap dua bulan sekali. Skema ini menunjukkan pemerintah ingin membangun pengawasan rutin, bukan sekadar respons sesaat terhadap keluhan. Dengan evaluasi berkala, masalah distribusi, efisiensi, maupun kualitas pelaksanaan di daerah diharapkan bisa lebih cepat terdeteksi.

Pengawasan dari Kementerian Keuangan akan menjangkau seluruh kabupaten dan kota. Artinya, kontrol terhadap program MBG ke depan tidak hanya berpusat di level nasional, tetapi masuk hingga wilayah pelaksana di daerah. Langkah ini menjadi penting karena MBG merupakan salah satu program dengan kebutuhan anggaran besar dan jangkauan penerima luas. Efektivitas penggunaan dana dan ketepatan implementasi menjadi sorotan utama pemerintah.

Kebijakan membentuk tim pengawas muncul di tengah pembahasan efisiensi lanjutan dalam program MBG. Purbaya sebelumnya menyebut akan ada penghematan lebih lanjut di tubuh BGN, meski ia menegaskan porsi menu untuk penerima manfaat tidak akan dikurangi. Dalam konteks itu, pembentukan tim pengawas bisa dibaca sebagai upaya menyeimbangkan dua agenda sekaligus: menjaga program tetap berjalan dan memastikan belanja negara dipakai secara lebih efisien. Pemerintah tampak ingin menunjukkan bahwa perluasan program harus dibarengi tata kelola yang lebih ketat.

Purbaya belum memerinci bentuk keluhan yang menjadi dasar pembentukan tim baru tersebut. Namun, pernyataannya memberi sinyal bahwa pemerintah menaruh perhatian pada kualitas pengawasan di tingkat daerah, terutama untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan dan anggaran tidak bocor di lapangan. Dengan tim yang mulai bekerja pekan depan dan evaluasi dua bulanan yang sudah dijadwalkan, pelaksanaan MBG kini memasuki fase pengawasan yang lebih formal. Hasil kerja tim itu akan menjadi penentu apakah keluhan di lapangan benar-benar dapat dijawab lewat tata kelola yang lebih disiplin dan transparan.