Pemerintah Bentuk Satgas Mitigasi PHK untuk Deteksi Dini Perusahaan Bermasalah

Pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan fokus utama melakukan deteksi dini terhadap perusahaan-perusahaan yang terindikasi akan melakukan pemutusan hubungan kerja. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa langkah ini merupakan hasil pembahasan yang berlangsung selama sekitar satu tahun, melibatkan serikat buruh dan sejumlah kementerian, serta telah mendapatkan persetujuan Presiden.

Prasetyo Hadi ditunjuk sebagai ketua satgas karena dinilai mampu menjadi jembatan komunikasi antara berbagai pihak dan pemangku kepentingan. Saat ini, pemerintah masih mematangkan pembentukan satgas secara formal, termasuk dengan melibatkan Desk Ketenagakerjaan Polri agar koordinasi antarlembaga berjalan lebih efektif.

“Kita bekerja bersama-sama untuk melakukan, satu tentu melakukan monitoring. Dan kemudian bersama-sama, ya saling bertukar informasi berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang berpotensi untuk timbulnya PHK,” kata Pras di DPR, Jumat (26/6).

Ia menjelaskan, satgas akan memetakan setiap persoalan yang berpotensi memicu PHK. Menurutnya, penyebab PHK tidak hanya berasal dari persoalan bahan baku, tetapi juga konflik internal perusahaan.

“Ada juga yang berpotensi terjadi PHK, dan kita mitigasi satu per satu karena permasalahan PHK tidak selalu berkenaan dengan masalah, misalnya tadi, suplai bahan baku. Misalnya gas atau batu bara,” ujarnya.

“Kadang-kadang juga ada permasalahan yang itu adalah konflik internal manajemen perusahaan. Tetapi apa pun itu penyebabnya, maka menjadi tugas kita untuk bersama-sama melakukan mitigasi,” lanjut dia.

Prasetyo mengungkapkan, saat ini potensi peningkatan PHK terutama terjadi di sektor yang terdampak gangguan pasokan bahan baku akibat faktor global maupun kendala teknis di dalam negeri. Karena itu, pemerintah akan mempelajari setiap kasus secara rinci untuk mencari solusi.

Ia juga menyebut Satgas berhasil menunda rencana relokasi dua perusahaan otomotif ke Vietnam. “Alhamdulillah, tadi dilaporkan oleh teman-teman yang memang turun ke lapangan, bahwa rencana perpindahan itu untuk sementara bisa ditunda. Artinya tidak terjadi pemindahan ke Vietnam,” ucapnya.

Menurut Pras, langkah tersebut menunjukkan pentingnya deteksi dini agar potensi PHK dapat dicegah sebelum benar-benar terjadi. “Inilah yang salah satu tugas dari tim Satgas… berusaha untuk sedini mungkin melakukan deteksi, sedini mungkin melakukan mitigasi, dan mencari jalan keluar permasalahan-permasalahan yang timbul,” tutupnya.