Polri Perkuat Koordinasi dengan Otoritas Saudi untuk Lindungi Jemaah Haji 2026

Polri memperkuat koordinasi dengan otoritas keamanan Arab Saudi menjelang puncak musim Haji 2026, sebuah langkah strategis untuk meningkatkan perlindungan terhadap jemaah Indonesia di Tanah Suci. Penguatan kerja sama ini terwujud melalui pertemuan antara Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo dengan jajaran Presidency of State Security (PSS) Arab Saudi. Kedatangan Wakapolri disambut secara resmi oleh Wakil Direktur Intelijen PSS Arab Saudi, Mayjen Abdul Hamid, yang mewakili pimpinan otoritas keamanan setempat.

Pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi Satgas Haji Polri bersama Kementerian Haji dan Umrah RI. Fokus utama kerja sama ini mencakup pengawasan, pencegahan, dan perlindungan masyarakat dari praktik haji non-prosedural, penyalahgunaan visa, hingga penipuan berkedok keberangkatan haji. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, menegaskan bahwa perlindungan jemaah harus dilakukan secara menyeluruh, sejak sebelum keberangkatan hingga selama pelaksanaan ibadah di Arab Saudi.

“Polri bersama Kementerian Haji dan Umrah RI terus memperkuat pengawasan di dalam negeri untuk mencegah keberangkatan non-prosedural dan melindungi masyarakat dari praktik penipuan. Pada saat yang sama, koordinasi dengan otoritas Arab Saudi juga diperkuat agar perlindungan terhadap jemaah Indonesia dapat dilakukan secara menyeluruh,” ujar Isir, Sabtu (23/5/2026).

Sementara itu, data terbaru menunjukkan bahwa Subsatgas Gakkum Satgas Haji dan Umrah Polri Tahun 2026 telah menangani 11 laporan polisi dan 21 laporan informasi terkait kasus haji ilegal maupun penipuan perjalanan ibadah. Dari penanganan tersebut, polisi menetapkan 13 tersangka dengan jumlah korban mencapai 320 orang. Total kerugian masyarakat tercatat mencapai Rp10,025 miliar.

Di sisi lain, Satgas Haji Polri juga berhasil mencegah keberangkatan 32 warga negara Indonesia calon jemaah haji non-prosedural. Langkah ini diambil sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat agar tidak menjadi korban keberangkatan ilegal. Dalam pertemuan dengan otoritas Arab Saudi, kedua pihak juga membahas pertukaran informasi dan percepatan penanganan persoalan yang berpotensi dihadapi jemaah Indonesia selama berada di Arab Saudi.

Menurut Isir, Indonesia sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia membutuhkan kolaborasi kuat dengan pemerintah Arab Saudi demi menjamin keamanan dan kenyamanan jemaah. “Perlindungan jemaah merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, penguatan koordinasi dengan otoritas Arab Saudi menjadi bagian penting untuk memastikan masyarakat Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan aman, tertib, dan sesuai ketentuan,” ujarnya.